Optimalisasi Penghasilan PNS: Lonjakan 10 Kali Lipat dengan Sistem Single Salary, Fokus pada Penerapan .....

BACA JUGA:Solidaritas Tinggi, Warga Pelembang Kumpulkan Donasi Kemanusiaan Palestina

Wakil Ketua Tim Independen Komite Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. Sofian Effendi, mengungkapkan gagasan tentang sistem single salary ini saat pembahasan Rancangan Undang-Undang ASN pada tahun 2014.

Uji coba sistem gaji ini saat ini tengah berlangsung di dua instansi pemerintah pusat, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

BACA JUGA:Sumari Divonis 14 Bulan Penjara Gegara Serang dan Rusak Kantor Polisi

Setelah kesuksesan uji coba di kedua instansi pusat tersebut, pemerintah berencana segera menerapkan transformasi gaji ASN untuk instansi lain.

Prioritas akan diberikan pada golongan instansi yang masuk dalam daftar pilot project. Sri Mulyani dan Menpan RB telah menetapkan 13 instansi untuk uji coba single salary, terdiri dari lima instansi pusat dan delapan instansi daerah.

Kelima instansi pusat yang menjadi fokus uji coba adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).

BACA JUGA:Caleg Tertipu Relawan Parpol Hingga Ratusan Juta, Modusnya Bikin Tepak Jidat!

Sementara itu, delapan instansi daerah yang terlibat adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Badung, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Sukabumi, dan Kota Sorong.

Setelah selesai dalam tahap uji coba, penerapan sistem single salary ini diharapkan akan diberlakukan untuk seluruh Indonesia.

Meskipun wacana ini tidak termuat dalam Undang-Undang ASN terbaru, pemerintah mengklaim bahwa pengkajian yang mendalam membutuhkan waktu yang panjang sebelum sistem ini dapat diresmikan.

BACA JUGA:Patroli Subuh Polres Empat Lawang, Ciptakan Keamanan dan Kenyamanan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan bahwa penerapan sistem ini akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari dampak besar terhadap anggaran negara.

Langkah ini diambil untuk memastikan keseimbangan dan keberlanjutan keuangan negara.

BACA JUGA:Jalan Tol Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau Terancam Jadi Mimpi Panjang, Apa Sebabnya?

Sumber: