Pj Bupati Paparkan Kinerja 6 Bulan Menjabat: Evaluasi dan Komitmen untuk Peningkatan

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Pj Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin, AP., MM., memaparkan capaian kinerjanya setelah enam bulan menjabat di hadapan tim panelis penilai dari Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Evaluasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18, 20, 21, dan 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2023.

Dalam sesi evaluasi triwulanan di Ruang Pertemuan Utama, Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta, Fauzan Khoiri mengungkapkan berbagai indikator kinerja yang menjadi fokus penilaian, meliputi aspek inflasi, stunting, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), layanan publik, tingkat pengangguran, kemiskinan, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan, dan perizinan.

Setelah pemaparan, tim evaluator memberikan arahan dan masukan untuk perbaikan laporan indikator kinerja Pemerintah Daerah.

BACA JUGA:Berikut Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Empat Lawang Selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah

BACA JUGA:Istana Misterius di Bawah Tanah: Keajaiban Alam yang Viral di Blitar

Arahan ini diharapkan menjadi catatan penting untuk perbaikan yang akan ditindaklanjuti dalam evaluasi berikutnya.

Pentingnya pencatatan yang akurat ditekankan oleh salah satu evaluator agar evaluasi dan pelaksanaan dapat berjalan baik dalam periode tiga bulan mendatang.

Acara ini dihadiri oleh Pj. Sekda Hepy Safriani, SKM., M.Kes., serta anggota Tim Percepatan Pembangunan dan kepala-kepala dinas terkait.

Mereka semua berkomitmen untuk mengimplementasikan arahan yang diberikan demi peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang.

BACA JUGA:Terungkap: Dua Pemuda Diduga Melakukan Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur di Empat Lawang

BACA JUGA:Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, Khutbah pendek, Kedermawanan, Kebaikan, Memberi makan orang yang lapar, Ins

Penilaian kinerja ini menegaskan upaya Kemendagri untuk memastikan bahwa kepemimpinan di tingkat daerah dapat berjalan efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, tercipta kerangka kerja yang kokoh untuk memajukan pemerintahan daerah secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)

Sumber: