Pemerintah-DPR Bekerjasama Bentuk Satgas PDNS dan Crisis Center Guna Memperkuat Pertahanan Siber

JAKARTA, RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2) selama lebih dari sepekan telah menyoroti pentingnya keamanan siber di Indonesia.

Menanggapi insiden ini, DPR dan pemerintah sepakat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) PDNS dan Crisis Center guna memperkuat pertahanan siber nasional.

Keputusan ini dihasilkan dari Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian di Gedung Nusantara 2 DPR, Jakarta, pada Kamis, 27 Juni 2024.

BACA JUGA:Tanggulangi Kerawanan Pangan di Desa Karang Cahya

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menekankan bahwa keamanan siber bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan isu strategis yang berdampak luas pada keamanan nasional dan kedaulatan negara.

Pandangan ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman siber dan pentingnya langkah-langkah proaktif dalam menghadapi potensi serangan di masa depan.

Pembentukan Satgas PDNS adalah langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan keamanan siber PDNS.

BACA JUGA:Satpol PP Kembali Lakukan Giat KRYD Bersama TNI-Polri

Melakukan pembaruan dan pemeliharaan sistem perangkat lunak untuk mengurangi kerentanan terhadap serangan siber, mengadopsi teknologi keamanan siber terbaru untuk memperkuat pertahanan siber dan menerapkan pendekatan proaktif dan berlapis dalam meningkatkan sistem keamanan siber, termasuk deteksi dini dan respons cepat terhadap ancaman.

Evaluasi berkelanjutan terhadap protokol keamanan juga bakal dilakukan untuk memastikan keefektifan dan relevansi dengan ancaman terbaru.

Selain Satgas PDNS, dibentuk pula Crisis Center yang berfungsi sebagai pusat bantuan dan penyedia informasi berkala mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan sistem pelayanan publik yang terdampak serangan ransomware.

BACA JUGA:JungleLand Adventure Theme Park: Destinasi Seru untuk Seluruh Keluarga

Crisis Center ini diharapkan dapat memberikan dukungan cepat dan koordinasi yang efektif dalam situasi krisis.

Saat ini, fokus utama pemerintah adalah pemulihan instansi pemerintah yang memiliki backup data.

Sumber: