Gaji Anggota DPRD Berapa? Yuk Cek Perbandingannya dengan Gaji Anggota DPR-RI!

Dari perhitungan ini, terlihat bahwa gaji anggota DPRD Kabupaten atau Kota berkisar antara Rp36 juta hingga Rp45 juta per bulan, tergantung pada jabatan dan alat kelengkapan yang diisi. 

Namun, besaran gaji ini dapat berbeda antar daerah, karena daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran gaji anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam APBD.

Perbandingan Gaji Anggota DPRD dan DPR RI

Selain anggota DPRD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional juga mendapat perhatian publik terkait besaran gaji yang diterima. Sebagai perbandingan, berikut adalah rincian gaji anggota DPR RI berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017:

BACA JUGA:PPPK Jangan ini, Segini Gaji PNS Setelah Naik 8 Persen, Berlaku Mulai Januari 2024

• Gaji Pokok: Rp16.000.000
• Uang Representasi: Rp4.800.000
• Tunjangan Keluarga: Rp1.320.000
• Tunjangan Beras: Rp1.734.000
• Uang Paket: Rp1.260.000
• Tunjangan Jabatan: Rp13.680.000 (anggota biasa)
• Tunjangan Alat Kelengkapan: Rp1.095.000 (anggota komisi)
• Tunjangan Reses: Rp7.875.000
• Tunjangan Perumahan: Rp36.000.000
• Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp31.500.000
• Tunjangan Transportasi: Rp36.000.000
• Total: Rp150.264.000
• Pajak Penghasilan: Rp22.539.600 (15 persen dari total)
• Gaji Bersih: Rp127.724.400

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa gaji anggota DPR RI jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji anggota DPRD. 

Hal ini dapat dimengerti, karena anggota DPR RI memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menetapkan undang-undang, anggaran, dan pengawasan pemerintah pusat. 

Selain itu, anggota DPR RI juga memiliki biaya hidup yang lebih tinggi, karena harus tinggal di Jakarta, ibu kota negara.

BACA JUGA:Antitesa Pesekbola Modern, Nikola Kalinic Rela Digaji Rp 16 Ribu Demi Bela Klub Masa Kecilnya!

Namun, gaji anggota DPR RI juga tidak lepas dari kontroversi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dana aspirasi, yaitu dana yang diberikan kepada anggota DPR RI untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. 

Dana aspirasi ini sekitar Rp450 juta yang diterima lima kali dalam setahun, atau total Rp2,25 miliar per tahun.

Dana aspirasi ini sering dikritik karena dianggap rawan penyalahgunaan dan tidak transparan. Banyak anggota DPR RI yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana aspirasi mereka kepada masyarakat. Bahkan, ada beberapa kasus yang menjerat anggota DPR RI terkait dugaan korupsi dana aspirasi.

Sebagai contoh, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Krisdayanti, pernah menjadi viral karena mengaku tidak tahu menahu tentang dana aspirasi yang diterimanya. 

BACA JUGA:Pemkab Empat Lawang Umumkan Langka Konkrit Pembayaran Gaji TKS

Ia mengatakan bahwa dana aspirasi tersebut langsung diserahkan kepada timnya di daerah pemilihan, tanpa melalui dirinya. Ia juga mengaku tidak mengetahui secara detail kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan dana aspirasi tersebut.

Sumber: