Geger Pemecatan Tenaga Kesehatan di Muratara, Isu Diskriminasi Politik atau Kontrak Habis?

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Isu pemecatan Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) kembali menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) usai kemenangan H. Devi Suhartoni dalam Pilkada 2024.

Dugaan adanya diskriminasi politik terhadap TKS yang berbeda pilihan politik mencuat di media sosial, bahkan diklaim menarik perhatian Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Namun, apakah benar pemecatan ini terkait dengan pilihan politik?

Pemecatan massal TKS bukan isu baru di Muratara.

BACA JUGA:Eks RS Paru Palembang Jadi Rebutan! BBLKM Ajukan Permohonan Pinjam Pakai, Apa Kata Pemprov Sumsel?

BACA JUGA:Prabowo Puji Sumsel! GPISS Jadi Role Model Pengendalian Inflasi Nasional

Pada April 2021, sekitar 4.254 TKS dirumahkan usai diterbitkannya Surat Edaran Bupati Nomor 23/2021.

Kebijakan ini disebut bertujuan untuk merasionalisasi pekerja non-PNS, mengeliminasi nama fiktif, dan pekerja ganda di lebih dari satu instansi.

Meski dianggap sebagai langkah efisiensi, kebijakan tersebut memicu protes karena diterapkan di tengah pandemi COVID-19 dan bulan Ramadhan, saat kebutuhan masyarakat meningkat tajam.

Hanya sebagian kecil TKS yang dipanggil kembali untuk mengisi posisi tertentu seperti operator dan petugas keamanan.

BACA JUGA:Terminal Khusus di Sungai Dawas Jadi Sorotan, Diduga Beroperasi Ilegal di Kawasan Konservasi!

BACA JUGA:Transparansi dan Kompetensi di Depan Mata! Intip Tahapan Seleksi Wawancara CPNS Kemenkumham Sumsel

Viral di Media Sosial, Dinas Kesehatan Angkat Bicara

Baru-baru ini, unggahan seorang tenaga kesehatan di media sosial kembali memanaskan isu ini.

Sumber: