Geger Pemecatan Tenaga Kesehatan di Muratara, Isu Diskriminasi Politik atau Kontrak Habis?

Ia mengklaim pemecatan terjadi karena perbedaan pilihan politik. Namun, Kepala Dinas Kesehatan Muratara, Tasman Majid, dengan tegas membantah.

“Yang bersangkutan bukan TKS, melainkan tenaga magang. Masa magangnya habis Agustus 2024,” ujar Tasman seperti yang dikutip dari SumateraEkspres.ID.

BACA JUGA:Terminal Khusus di Sungai Dawas Jadi Sorotan, Diduga Beroperasi Ilegal di Kawasan Konservasi!

BACA JUGA:Transparansi dan Kompetensi di Depan Mata! Intip Tahapan Seleksi Wawancara CPNS Kemenkumham Sumsel

Ia menambahkan bahwa tenaga magang dievaluasi setiap tiga bulan, dan kerja sama otomatis dihentikan ketika masa kontrak berakhir.

Tasman juga menyayangkan penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta. “Ini bukan pemecatan, hanya soal kontrak yang selesai,” jelasnya.

Respons Wapres dan Diskusi Publik

Meskipun sudah ada klarifikasi, isu ini tetap bergulir di media sosial. Sebuah unggahan TikTok bahkan menyebutkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menanggapi polemik ini.

BACA JUGA:Anak 4 Tahun Disandera di Perkebunan Kopi, Polisi Berhasil Selamatkan Korban

BACA JUGA:Hasil Resmi Pilgub Sumsel 2024: Herman Deru-Cik Ujang Raih Kemenangan Telak, Simak Rinciannya!

Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa pemecatan massal TKS merupakan bentuk ketidakadilan.

Salah satu pengunggah juga mengaku mendapatkan intimidasi berupa ancaman akan dilaporkan ke Polda Sumsel.

Narasi ini memicu diskusi luas tentang keadilan dan transparansi dalam kebijakan tenaga kerja.

Banyak pihak mendesak pemerintah daerah untuk lebih terbuka dan memberikan solusi yang lebih humanis bagi pekerja yang terdampak.

BACA JUGA:Satu Rumah Alami Kebakaran di Empat Lawang, Kerugian Ditaksir Rp 80 Juta

Sumber: