Fakta Kelam Dibalik Dekrit Presiden 5 Juli 1959

MPRS dan DPAS sebagian besar berisi pendukung Soekarno, yang membuatnya lebih mudah untuk meloloskan kebijakan-kebijakan yang diinginkannya tanpa banyak perlawanan.

BACA JUGA:Kabupaten Lahat Negeri Seribu Megalit yang Kaya Sejarah

4. Krisis Ekonomi

Pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan Soekarno tidak berhasil membawa stabilitas dan kemakmuran.

Salah satu contohnya adalah program pembangunan yang ambisius namun tidak dikelola dengan baik, sehingga mengakibatkan inflasi tinggi dan penurunan standar hidup.

Pada akhir tahun 1960-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah, dengan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan kesulitan mendapatkan barang-barang penting.

BACA JUGA:Waspada! Weton-Weton Ini Jadi Incaran Sengkolo di Malam 1 Suro 2024

5. Polarisasi Ideologis

Dekrit 5 Juli 1959 juga memicu polarisasi ideologis yang tajam di Indonesia.

Soekarno berusaha untuk menyatukan tiga kekuatan utama: nasionalisme, agama, dan komunisme (yang dikenal dengan konsep NASAKOM).

Namun, upaya ini justru menimbulkan ketegangan yang semakin besar antara kelompok-kelompok tersebut.

Polarisasi ini mencapai puncaknya pada tahun 1965 dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI), yang berujung pada pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

BACA JUGA:Situs Megalitikum Pagaralam, Pusat Peradaban Kuno di Sumatera Selatan

6. Reaksi Militer

Ketidakpuasan di kalangan militer terhadap arah pemerintahan Soekarno juga semakin meningkat.

Sumber: