Fakta Kelam Dibalik Dekrit Presiden 5 Juli 1959

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno adalah salah satu titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia.

Meskipun secara resmi dekrit ini dimaksudkan untuk mengatasi krisis politik dan konstitusi, terdapat sejumlah fakta kelam yang menyertai periode ini.

Berikut adalah beberapa fakta kelam yang muncul sebagai konsekuensi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

BACA JUGA:Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Apa Dampaknya?

1. Pengukuhan Kekuasaan yang Semakin Otoriter

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin di Indonesia, di mana kekuasaan presiden menjadi sangat dominan.

Presiden Soekarno mengambil alih banyak wewenang yang sebelumnya dipegang oleh parlemen, menjadikannya figur sentral dalam pemerintahan.

Ini mengarah pada penguatan kekuasaan presiden yang cenderung otoriter, mengurangi ruang demokrasi dan partisipasi politik yang lebih luas.

BACA JUGA:Pancur Mas Empat Lawang, Sejarah dan Mitos dari Sumatera Selatan

2. Penindasan Terhadap Oposisi Politik

Dengan meningkatnya kekuasaan Presiden Soekarno, terjadi pula penindasan terhadap kelompok-kelompok oposisi politik. Kebebasan berekspresi dan berpendapat dibatasi, dan banyak aktivis serta politisi yang menentang pemerintah ditangkap atau ditekan.

Salah satu kasus terkenal adalah penahanan tokoh oposisi seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir, yang menjadi kritikus keras terhadap arah pemerintahan Soekarno.

3. Penyalahgunaan Lembaga Negara

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) sebagai lembaga tinggi negara juga digunakan oleh Soekarno untuk memperkuat cengkeramannya atas kekuasaan.

Sumber: