Jokowi Kembali Soroti Pentingnya Hilirisasi Industri

Jokowi Kembali Soroti Pentingnya Hilirisasi Industri

BUKA: Presiden Joko Widodo menghadiri dan membuka secara resmi Muktamar IMM XX Tahun 2024 di Main Dining Hall, Jakabaring Sport City, Kota Palembang, Jumat malam, 1 Maret 2024. Foto: dok/ist--

PALEMBANG, RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Presiden Joko Widodo menghadiri dan membuka secara resmi Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) XX Tahun 2024 di Main Dining Hall, Jakabaring Sport City, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, pada Jumat malam, 1 Maret 2024. 

Acara pembukaan Muktamar XX IMM di Sumsel ini dilakukan secara simbolis oleh Presiden RI dengan pemukulan gong yang disaksikan oleh Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan pejabat pendamping lainnya.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyoroti pentingnya hilirisasi industri dan kehati-hatian dalam mengelola ekonomi nasional di tengah tantangan global. 

BACA JUGA:Upaya Pengecekan dan Sosialisasi untuk Menanggulangi Isu Kelangkaan Beras di Palembang

Meskipun mengakui bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk melompat menjadi negara maju, Presiden juga menekankan bahwa tantangan besar harus dihadapi dengan bijaksana.

Presiden menyampaikan bahwa hilirisasi industri telah terbukti menjadi langkah efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Contohnya adalah pembangunan industri smelter oleh PT Freeport dan industri nikel yang berhasil meningkatkan ekspor dari Rp30 triliun menjadi Rp510 triliun setelah adopsi hilirisasi.

BACA JUGA:Marhaban Ya Ramadhan: Kehadiran Bulan Suci Ditunggu-tunggu, Persiapan Lahir dan Batin untuk Maksimalkan Ibadah

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya terbatas pada sektor mineral, tetapi juga perlu diterapkan pada sektor lain seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan kelautan. Hal ini akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri serta peluang kerja bagi masyarakat.

Presiden juga menyampaikan tentang tantangan internasional yang dihadapi oleh Indonesia, termasuk gugatan di WTO terkait kebijakan ekspor nikel dan dampak resesi global.

Oleh karena itu, kehati-hatian dalam mengelola ekonomi dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan negara.

BACA JUGA:Hanya Butuh 2 Hari, Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Empat Lawang Telah Selesai

Dalam penutupnya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola negara sebesar Indonesia yang memiliki populasi hampir 280 juta.

Setiap kebijakan harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan ekonomi dan politik negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: