Anggaran TKD Turun 39 Persen, Gubernur Herman Deru Dorong Optimalisasi Pajak Daerah di Sumsel

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tengah menghadapi tantangan serius akibat turunnya anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai 39 persen dibanding tahun sebelumnya.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan di wilayah Sumsel.

Menurutnya, berbagai langkah antisipatif telah disiapkan untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah.

“Itu yang perlu disikapi, sebab pembangunan kita tidak boleh stagnan, harus tetap berjalan,” ujar Deru usai memimpin rapat koordinasi bersama para bupati dan wali kota di Palembang, Senin (6/10/2025).

BACA JUGA:Sekda Fauzan Khoiri Pimpin Advokasi Program Bangga Kencana, Perkuat Sinergi dan Komitmen di Empat Lawang

BACA JUGA:Bupati dan Ketua TP PKK Empat Lawang Hadiri Pengukuhan Bunda PAUD se-Sumsel

Untuk menutupi kekurangan anggaran, Pemprov Sumsel kini fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor perpajakan.

Pajak Daerah Jadi Andalan

Deru menjelaskan, beberapa jenis pajak yang akan dimaksimalkan meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), serta pajak air permukaan.

Menurutnya, potensi pajak kendaraan di Sumsel masih sangat besar, namun belum tergarap secara optimal.

Dari sekitar 4 juta kendaraan yang terdaftar, baru sekitar 1 juta kendaraan yang tercatat aktif membayar pajak.

“Ini menjadi PR bersama. Kita harus tahu apa yang membuat masyarakat enggan membayar pajak,” tegasnya.

BACA JUGA:Estafet Kepemimpinan di Lapas Empat Lawang, Reza Yudhistira Kurniawan Resmi Gantikan Lamarta Surbakti

BACA JUGA:Gelar Koordinasi dan Sinkronisasi Data ATS, Banyak Data Anak Tidak Sekolah, Kadisdibud Komitmen Pastikan Ulang

Sumber: