Hj Rosmala Dewi Gandeng Ratusan Guru Bedah Perda Pendidikan di Lubuk Linggau

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj Rosmala Dewi, SH, menggandeng ratusan guru dalam kegiatan Peningkatan Pengawasan Produk Hukum, dengan fokus membedah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Kegiatan ini berlangsung di halaman Yayasan Nida'ul Jannah, Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I.

Dihadiri sekitar 100 peserta dari kalangan guru PAUD, SD, SMP, hingga SMA IT AN-NIDA’, kegiatan ini bertujuan mengevaluasi efektivitas perda yang mengatur dunia pendidikan di Kota Lubuk Linggau.

Dalam sambutannya, Hj Rosmala Dewi menjelaskan tiga tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama anggota DPRD, yaitu fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan.

BACA JUGA:Lapas Kelas IIB Empat Lawang Bantah Isu Pungli dalam Pengurusan Pembebasan dan Cuti Bersyarat

BACA JUGA:Makin Diandalkan Masyarakat, Transaksi AgenBRILink Tembus Rp843 Triliun dalam 6 Bulan

Kegiatan ini merupakan implementasi nyata fungsi pengawasan DPRD terhadap produk hukum yang telah disahkan.

“Perda ini perlu kita kaji ulang, sejauh mana efektivitas pelaksanaannya.

Apakah sudah sesuai dengan amanat UU dalam hal anggaran pendidikan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan,” ujar Hj Rosmala Dewi yang juga aktif di Komisi I DPRD yang membidangi pendidikan.

Kegiatan ini juga menghadirkan Dr. Ari Elka Putra, SH, MH dari Universitas Bengkulu sebagai narasumber, dengan moderator H Irwan Evendi, M.Pd.

Dalam sesi dialog, para guru diberikan kesempatan mengisi kuisioner yang akan diolah menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan.

BACA JUGA:Lapas Kelas IIB Empat Lawang Bantah Isu Pungli dalam Pengurusan Pembebasan dan Cuti Bersyarat

BACA JUGA:Tingkatkan Kesadaran Berlalu Lintas, Satlantas Polres Pagar Alam Gelar Operasi Patuh Musi 2025

“30 anggota DPRD Lubuk Linggau saat ini sedang melaksanakan kegiatan serupa untuk menggali pandangan masyarakat terhadap produk hukum daerah,” jelas Rosmala.

Sumber: