Wabup Lahat Widia Ningsih Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih SH MH, menghadiri Rapat Paripurna ke-16 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025, yang digelar dalam rangka pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lahat Tahun 2024.

Dalam pidatonya, Widia menyampaikan berbagai tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lahat.

Widia mengapresiasi dukungan dan penghargaan dari Fraksi Gerindra, PKB, PAN, Golkar, dan NasDem atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali berturut-turut dari BPK RI untuk Pemerintah Kabupaten Lahat.

Ia menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara lembaga eksekutif dan legislatif.

BACA JUGA:Dukung Insan Pers Berkualitas, BRI Kukuhkan 45 Jurnalis Penerima Beasiswa Pascasarjana Melalui Program BRI

BACA JUGA:UMKM Madu Lokal Naik Kelas! BeeMa Honey Tembus Pasar Global Berkat Dukungan BRI

“Pemerintah tidak akan terlena dengan capaian ini. Justru target capaian akan terus ditingkatkan, untuk memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Widia.

Tanggapan juga diberikan kepada Fraksi Demokrat yang mengapresiasi penyajian LKPD yang dinilai akuntabel. Ia menegaskan bahwa alokasi infrastruktur sudah sesuai regulasi sebesar 40 persen, sementara belanja pegawai mencapai 29 persen.

Widia menambahkan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap saran dan pemberdayaan demi perbaikan program kesejahteraan masyarakat.

Dalam pidatonya, Widia juga menyampaikan pentingnya peran Sat Pol PP dalam penegakan Perda, termasuk dalam hal penanganan tunawisma, anak jalanan, dan tunasusila.

BACA JUGA:Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2025 Resmi Dibuka 29 Juni, Ini Jadwal Lengkap dan Kuotanya

BACA JUGA:Bupati dan Wakil Bupati Muba Ucapkan Selamat atas Pelantikan Pemimpin Baru Empat Lawang

Ia menegaskan bahwa tindakan pembinaan dan pelatihan harus dilakukan secara terencana, termasuk kemungkinan pengembalian tunasusila ke daerah asal.

“Sinergi OPD sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi ini. Kepala OPD harus segera bertindak sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.

Sumber: