Gubernur Sumsel Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Puslatpur TNI AD di OKU Timur

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam kunjungan kerja ke Sumsel.

Dalam kunjungan tersebut, dilakukan penyerahan sertifikat Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AD kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Puslatpur OKU Timur.

Penyerahan sertifikat ini menjadi momen penting bagi masyarakat sekitar, khususnya di wilayah OKU Raya yang mencakup Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur, dan Kabupaten OKU Selatan.

Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa Puslatpur bukan hanya sebagai area latihan militer, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengan warga setempat.

BACA JUGA:Pemkot Pagar Alam Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 Bersama Kemendagri

BACA JUGA:Bupati Muba Tinjau Lokasi Banjir di Sanga Desa, Pastikan Bantuan untuk Warga

"Dalam kapasitas saya waktu itu sebagai Bupati, kemitraan terus terlaksana. Dan tidak pernah ada konflik," ungkap Herman Deru yang pernah menjabat sebagai Bupati OKU Timur selama 10 tahun.

Saat menjabat sebagai Gubernur Sumsel periode 2018-2023, Herman Deru juga mengalokasikan dana sebesar Rp21 miliar untuk pembangunan jalan dan fasilitas di komplek Puslatpur.

Ia menilai keberadaan Puslatpur memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, terutama saat latihan tempur skala internasional digelar di lokasi tersebut.

Dengan penyerahan sertifikat ini, legalitas Puslatpur semakin kuat. Dari total 42.000 hektare lahan, sekitar 8.000-9.000 hektare berada di OKU Timur.

BACA JUGA:Fakta Baru Kasus PT Coffindo: Agunan Tak Sampai Rp50 Miliar, Harga Tanah & Rumah Diduga Dimarkup!

BACA JUGA:JM-FAI Gelar Buka Puasa Bersama Pendukung di Tebing Tinggi, Optimis Menang di Pilkada

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebutkan bahwa ini merupakan bagian dari tugas besar yang diberikan oleh Presiden untuk menyelesaikan status hukum aset TNI secara keseluruhan.

"Sejak awal saya mendapat tugas untuk menyelesaikan sejumlah dokumen terkait aset TNI. Ada 649 titik yang harus dituntaskan, dan dalam tiga bulan ini kami telah menyelesaikan 92 titik," jelas Nusron.

Sumber: