Gubernur Sumsel Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Puslatpur TNI AD di OKU Timur

Ia menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan lahan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan bagi warga yang telah lama menempati lahan yang bersinggungan dengan aset TNI.

Salah satu solusi yang diterapkan adalah menerbitkan Hak Pengelolaan (HPR) bagi aset TNI, yang merupakan hak tertinggi di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Usaha (HGU).

BACA JUGA:Tim Satgas PKH Lahat Berhasil Ambil Alih 647 Hektar Lahan Sawit Ilegal

BACA JUGA:KMP Putri Leanpuri Resmi Beroperasi, Warga Banyuasin Nikmati Layanan Penyeberangan yang Lebih Baik

Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa pihaknya akan terus mempertahankan aset negara dan memastikan tanah yang dimiliki TNI tidak beralih ke pihak lain.

"Kami di TNI AD berjuang mempertahankan aset negara. Beberapa kali kami bersinggungan dengan masyarakat dan setelah ditelusuri ada pihak-pihak tertentu yang berperan.

Ini akan kami benahi dan upayakan agar lahan ini tetap produktif serta bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Dengan penyerahan sertifikat ini, diharapkan batas wilayah Puslatpur semakin jelas dan tidak lagi menjadi polemik di kemudian hari.

BACA JUGA:Gubernur Sumsel Herman Deru Ajak Warga Ogan Ilir Jaga Infrastruktur Jalan dan Jembatan

BACA JUGA:Gubernur Sumsel Herman Deru Resmikan Tiga Jembatan Strategis di Ogan Ilir

Selain itu, Puslatpur diharapkan tetap menjadi kebanggaan warga Sumsel dan pusat latihan tempur yang juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

 

 

Sumber: