DPRD Lahat Reses ke Sat Pol PP, Bahas Pemisahan Instansi dan Nasib Honorer

Ia meminta agar ke-15 honorer tersebut dipanggil kembali, mengingat pemerintah sudah menganggarkan dana untuk mereka.

“Kalau bisa, mereka diberi kesempatan ikut tes PPPK. Lulus atau tidak, itu kewenangan pemerintah pusat,” tegas politisi Golkar ini.

Wakil Ketua I DPRD Lahat Andriansyah SH menegaskan pentingnya memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang belum lulus PPPK agar bisa ikut tes kembali.

“Kalau perlu, usulkan tambahan kuota PPPK di Lahat, khususnya untuk Sat Pol PP, Damkar, dan Linmas. Kita ingin semua yang mendaftar bisa ikut tes,” ujar politisi PKB tersebut.

Sementara itu, Hj Sumiati SPDi menyarankan agar Sat Pol PP membagi tugas anggota dengan lebih efektif.

BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Resmikan Kampung MADANI, Pengolahan Serat Daun Nanas

BACA JUGA:Kebakaran Hebat di Desa Rantau Dodor, 8 Rumah Warga Terdampak

“Anggota Pol PP cukup banyak. Jadi, bagilah tugas dalam kelompok, misalnya 10 orang untuk kebersihan, 10 orang untuk keamanan agar lebih siaga,” ujar politisi Partai Demokrat.

Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST MSi MM menambahkan bahwa tes PPPK dapat diikuti bagi yang memenuhi syarat.

“Mudah-mudahan kuota bertambah dan ada kebijakan baru dari pemerintah,” katanya.

 

 

Sumber: