Bupati Joncik Perjuangkan Dana Transfer Daerah di Hadapan Mendagri, Tegaskan Komitmen Lindungi Nasib PPPK

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Apkasi, menunjukkan kepemimpinannya di tingkat nasional saat menghadiri Rapat Apkasi bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Dalam forum strategis ini, Joncik secara tegas menyuarakan keresahan pemerintah daerah atas penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang signifikan dan berpotensi mengganggu kemampuan keuangan daerah.

“Penurunan TKD ini langsung menggerus kemampuan fiskal daerah. Bahkan, untuk belanja pegawai saja, termasuk pembayaran gaji PPPK, tidak akan terpenuhi,” tegas Joncik yang juga Ketum Kagama Sumsel.

Berdasarkan data, dalam RAPBN 2025 TKD awalnya dirancang sebesar Rp 919,9 triliun.

BACA JUGA:Berita Kehilangan: Nurlela Rindu Kabar Ibu Kandung yang Hilang Sejak 2012

BACA JUGA:Pelajar SMA di Empat Lawang Dibegal, Pelaku Todongkan Senjata Api dan Sajam

Namun setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, alokasi TKD dipangkas menjadi Rp 848,52 triliun.

Situasi semakin berat karena pada tahun 2026, pemerintah pusat kembali memangkas TKD hingga hanya sekitar Rp 693 triliun, atau berkurang lebih dari Rp 100 triliun.

Bupati Joncik mengingatkan bahwa KUA/PPAS 2026 yang telah disepakati bersama DPRD Empat Lawang kini terancam berubah drastis.

Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya persoalan angka, melainkan juga menyangkut pelayanan publik dan nasib ribuan pegawai, khususnya tenaga honorer yang sedang menunggu pengangkatan menjadi PPPK.

BACA JUGA:Pemerintah Desa Tanjung Kupang Baru Gelar Titik Nol Pembangunan Jalan Usaha Tani

BACA JUGA:Simak Berikut: Misteri di Balik Keindahan Alam Simalungun, Inilah Kisah yang Masih Hidup Hingga Kini!

“Honorer yang sudah lama mengabdi berharap kehidupannya akan lebih baik setelah menjadi PPPK. Tapi jika transfer daerah terus menurun tanpa solusi, janji negara menyejahterakan mereka bisa gagal,” ujar Ketum Kahmi Sumsel ini.

Melalui forum Apkasi, Joncik bersama para kepala daerah mendesak pemerintah pusat merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adil.

Sumber: