ASTAGA! ASN dan Anggota DPRD di Empat Lawang Belum Terima Gaji Oktober 2024

ASTAGA! ASN dan Anggota DPRD di Empat Lawang Belum Terima Gaji Oktober 2024

ASTAGA! ASN dan Anggota DPRD di Empat Lawang Belum Terima Gaji Oktober 2024-ist-

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang saat ini tengah berada dalam situasi yang kurang menggembirakan.

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum menerima gaji mereka untuk bulan Oktober 2024.

Keterlambatan pembayaran gaji ini disebabkan oleh adanya kesalahan dalam perencanaan anggaran, terutama di bagian Kasubag Perencanaan, yang berdampak pada tertundanya alokasi dana pergeseran anggaran.

Informasi ini diungkapkan oleh sumber yang dapat dipercaya, dengan penjelasan bahwa kesalahan tersebut terjadi sejak proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dimulai.

BACA JUGA:Kecelakaan Tragis di Empat Lawang, Siswa SMK Meninggal di Tempat

BACA JUGA:Viral Ibu-ibu Geram Soal Pembangunan Jalan di Tanah Miliknya, Kepala Desa Muara Karang Buka Suara

Salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap situasi ini. 

“Ini adalah hak kami yang seharusnya sudah dibayarkan. Jika Kasubag Perencanaan mampu menduduki jabatannya, dia juga seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan ini,” ujar ASN tersebut.

Menanggapi kondisi ini, Pj Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri menjelaskan, kurangnya ketelitian dalam penyusunan anggaran menjadi faktor utama terjadinya keterlambatan. 

“Beberapa OPD tidak teliti dalam merinci belanja pegawai, dan ini sudah terjadi sejak Juli 2024,” katanya.

BACA JUGA:Pemkab Empat Lawang Salurkan Bantuan Sembako untuk Desa Rawan Pangan

BACA JUGA:Polres Empat Lawang Gencarkan Cooling System Demi Pemilukada Damai

Fauzan menambahkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah memberikan solusi sementara dengan menarik rincian belanja pegawai dari OPD yang memiliki surplus anggaran. 

Namun, langkah ini tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan masalah, mengingat beberapa OPD mengalami defisit anggaran yang signifikan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: