Senin, Jadwal Pelantikan Pj Bupati Banyuasin, Lahat dan Muara Enim Benarkah Simak Disini

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Pj Bupati Banyuasin pengganti Hani Syopiar Rustam dijadwalkan akan dilantik pada Senin (22/7) di Griya Agung Palembang sekitar pukul 14.00 WIB. 

Selain pelantikan Pj Bupati Banyuasin, acara ini juga akan melantik Pj Bupati Lahat dan Pj Bupati Muara Enim oleh Gubernur Sumatera Selatan.

Rencana pelantikan ini terungkap setelah beredarnya surat undangan terkait pelantikan Penjabat Bupati Lahat, Penjabat Bupati Banyuasin, dan Penjabat Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. 

Dalam undangan tersebut, disebutkan, pemerintah provinsi Sumatera Selatan akan melantik Penjabat Bupati Lahat, Pj Bupati Banyuasin, dan Pj Bupati Muara Enim yang akan dilaksanakan hari Senin (22/7/2024) tahun 2024 pukul 14.00 WIB, bertempat di Griya Agung Palembang. 

BACA JUGA:Muara Danau Raih Penghargaan Juara Harapan III Anugerah Pesona Desa Wisata Sumsel 2024

Undangan ini ditandatangani langsung oleh Pj Sekretaris Daerah, Edward Candra, pada tanggal 19 Juli 2024.

"Informasinya Senin ada pelantikan, karena sudah beredar surat undangan via WhatsApp," kata narasumber yang enggan disebutkan namanya. 

Namun, dalam undangan tersebut belum disebutkan nama-nama penjabat Bupati yang akan mengisi wilayah Banyuasin, Lahat, dan Muara Enim. "Belum ada namanya," ungkapnya.

Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim, ketika dikonfirmasi, membenarkan rencana pelantikan ini.

"Besok (Minggu) rapat persiapan di Pemprov, untuk hasilnya akan diinfokan," katanya.

BACA JUGA:Kejari Empat Lawang Gelar Donor Darah dan Kunjungi Posyandu Peringati HBA dan HUT IAD

Pj Bupati Banyuasin sebelumnya, Hani Syopiar Rustam, dilantik pada Senin (18/9) 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Griya Agung Palembang oleh Gubernur saat itu, Herman Deru. 

Hani menggantikan posisi Bupati Banyuasin, Askolani, yang masa jabatannya berakhir pada September 2023. 

Selama menjabat, Hani memperkenalkan gebrakan berupa pelayanan kolaboratif yang mencakup pelayanan dokumen kependudukan, pelayanan kesehatan, pelayanan Keluarga Berencana (KB), pelayanan perizinan usaha, dan pelayanan publik lainnya.

Sumber: