Berselisih Dengan Pengusaha Sawit, Petani di Bengkulu Desak Pemerintah Lakukan Ini

Berselisih Dengan Pengusaha Sawit, Petani di Bengkulu Desak Pemerintah Lakukan Ini

-rakyatbengkulu.com---

BACA JUGA:Kombes Trunoyudo Beberkan Alasan Mario Dandy Bisa Pakai Borgol Kabel Ties Sendiri

Kemudian juga untuk Kantor Pertanahan (Kantah) Mukomuko, menjalankan prosedural meminta ke pusat untuk menetapkan lahan yang berkonflik ini sebagai lahan reforma agraria.

“Sehingga penyelesaiannya dapak dilakukan secara baik yang berpihak kepada komunitas atas wilayah kelolanya,” tegasnya.

Berdasarkan data terhimpun RB, dalam bulan Mei ini sudah dua kali terjadi bentrok antara masyarakat di Malin Deman dengan PT DDP, dengan pemicu yang sama.

Yakni masyarakat tidak menerima PT DDP memanen sawit di lahan yang digarap masyarakat selama 15 tahun. Warga menganggap itu bukan lahan HGU milik PT DDP.

BACA JUGA:Hospital Expo Akan di Gelar, Catat Tanggalnya!

Bentrok pertama, 2 Mei 2023 lalu seorang ibu rumah tangga Najwa (40) menjadi korban karena diduga dilindas kendaraan.

Bentrok kedua, 25 Mei 2023 lalu yang menyebabkan salah satu warga atas nama Asan (45) dibawa security pihak perusahaan secara paksa ke Polres Mukomuko.

Asan mengalami luka lebam di bagian kepala, lecet di pelipis telinga kiri, lecet di kedua kaki.

Rizki Saputra SH koordinator kelompok PMB menceritakan bentrok yang terjadi pada (25/5) berawal dari pihak PT DDP yang melakukan pemanenan buah sawit dengan pengawalan berbagai pihak di lahan garapan milik Adnan, warga Kecamatan Malin Deman.

BACA JUGA:Unik! Penjual Ikan Ini Pakai Promosi Ala Bacaleg Untuk Jual Ikannya

Lahan itu merupakan bekas lahan HGU PT BSS. Seperti kejadian sebelumnya masyarakat tidak terima hal itu. Sebab lahan itu digarap masyarakat selama 15 tahun.

Inilah yang sebenarnya menjadi dasar masyarakat meminta Pemkab Mukomuko segera menyelesaikan konflik.

Karena jika tidak akan banyak pihak masyarakat yang berprofesi sebagai petani penggarap yang menjadi korban. Mulai dari sawit milik masyarakat yang dipanen, bentrok dengan aparat, dan berujung masyarakat harus berurusan dengan hukum.

“Inilah alasan kami melakukan demo beberapa hari yang lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: