Kacau! Pro-Kontra Soal Siaga Tempur TNI Untuk KKB di Nilai Belum Ada Persetujuan Presiden

PALEMBANG, RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Siaga tempur yang telah ditetapkan oleh TNI untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, dinilai sebagian orang melanggar Undang-Undang.

Pasalnya, penetapan status siaga tempur untuk KKB di Kabupaten Nduga Papua Pegunungan itu, diduga tanpa persetujuan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

BACA JUGA:Coba Playing Victim, Isu TNI-Polri Akan Bom KKB Ternyata Hoaks

Anggapan sebagian orang tentang pelanggaran UU tersebut, menjadi bahasan warganet di media sosial Helo, Kamis, 27 April 2023. Seperti dituliskan oleh akun @Dewa anto, yang mengutip anggapan sejumlah orang terkait status siaga tempur di Papua.

"#TNIPukulMundurKKB ADA YG COMENT SIAGA TEMPUR TNI MELANGGAR UU KRN TANPA PERSETUJUAN PRESIDEN DAN DPR," tulisnya.

BACA JUGA:TNI Status Operasi Siaga Tempur Demi Hadapi KKB

Pernyataan sebagian orang tersebut membuat akun @Dewa anto beranggapan, bahwa saat ini Presiden maupun dari DPR RI sedang tidak memikirkan konflik di Papua. Akan tetapi, sibuk dengan partai mereka sendiri.

"SEMENTARA ITU, LEMBAGA NEGARA TSB SIBUK URUSAN MEREKA SENDIRI DI 2024," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Isnur, meminta Presiden Jokowi turun tangan mengatasi konflik bersenjata di Papua yang semakin memanas.

BACA JUGA:KKB Dikabarkan Serang Markas Brimob Sugapa Intan Jaya

"Kemudian, evaluasi langkah Panglima TNI yang menetapkan status siaga tempur di Papua tanpa perintah Jokowi," pintanya.

Menurut Isnur, ada Undang-Undang yang mengatur tentang mekanisme penetapan siaga tempur. Dan penetapan ini seharusnya merupakan tanggung jawab Presiden.

"Tak seharusnya konflik Papua ini diserahkan kepada Panglima TNI saja," ujarnya.

BACA JUGA:Laksamana Yudo Margono Jelaskan Awal Mula Kontak Senjata Dengan KKB

Sumber: