RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST MSi MM, kembali mengadakan reses perorangan tahap II di UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi.
Dalam reses ini, Fitrizal menerima berbagai usulan dari masyarakat, di antaranya:
Perbaikan pagar gedung kantor UPTD KPH yang dianggap membahayakan tiang listrik trafo PLN dan pengguna jalan.
Pembangunan lahan parkir gedung kantor yang saat ini dinilai tidak memadai.
BACA JUGA:Kapolres Empat Lawang Apresiasi Purnawirawan Polri dan Warakawuri dengan Pemberian Bansos
BACA JUGA:Rekrutmen Anggota Polri 2025, Peluang Terbuka bagi Santri Jadi Polisi
Pengakuan hukum terhadap tanah ulayat/tanah adat yang belum memiliki payung hukum di Kabupaten Lahat.
Selain itu, ia juga menerima aspirasi terkait permasalahan tata kelola perkebunan, seperti tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan dan permukiman, realisasi tanam di luar HGU, serta belum terbitnya atau berakhirnya izin HGU.
Kepala UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah, Wahyu Pamungkas, S.Hut., M.AP, menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kabupaten dalam mitigasi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Ia juga menyoroti perlunya rekomendasi bidang kehutanan dalam penilaian dokumen lingkungan terkait izin perkebunan, pertambangan, serta pembangkit listrik.
BACA JUGA:Pengangguran di Lubuk Linggau Ditangkap Saat Jual Pil Ekstasi untuk Beli Sabu
BACA JUGA:Teror Perampok di Desa Padang Tepong: Ibu dan Anak Jadi Korban Pembacokan
Lebih lanjut, Wahyu juga menekankan pentingnya pengembangan komoditas unggulan seperti kopi yang dibudidayakan di kawasan hutan serta perbaikan mekanisme pengecekan hot spot dan fire spot dalam area IUP.
Ia berharap adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Lahat guna membahas solusi atas berbagai persoalan ini.