RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan besar dalam sistem demokrasi Indonesia.
Ia menginginkan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui legislatif.
Alasannya, Pilkada langsung dianggap menguras anggaran negara.
Namun, wacana ini langsung mendapat respons keras dari berbagai pihak, termasuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan, H Giri Ramanda N Kiemas.
BACA JUGA:Heboh! Lima Komisioner KPU dan Tiga Komisioner Bawaslu Musi Rawas Dihukum DKPP, Ini Sebabnya!
BACA JUGA:Hasil Rekapitulasi Pilgub Sumsel Rampung, KPU 'Wait and See' Gugatan ke MK
Menurut Giri, partainya tetap konsisten mendukung Pilkada langsung sebagai bentuk nyata dari esensi demokrasi.
PDIP Tegaskan Komitmen Dukungan pada Pilkada Langsung
“PDI Perjuangan masih memegang teguh keputusan bahwa Pilkada harus tetap langsung. Rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan pemimpinnya, bukan segelintir elite politik,” ujar Giri, yang juga anggota DPR RI Komisi 2 asal Sumsel.
Ia menilai, meskipun Pilkada langsung masih menyimpan sejumlah persoalan, mekanisme ini tetap menjadi cara terbaik untuk melibatkan rakyat secara langsung dalam demokrasi.
BACA JUGA:Pilgub Jakarta 2024: Pramono Anung-Rano Karno Unggul Telak, Si Doel Pimpin Ibukota!
BACA JUGA:Fred Harris, Senator Populis dan Ikon Perjuangan Keadilan Sosial, Tutup Usia di Usia 94 Tahun
“Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi politik yang luas bagi rakyat, sesuatu yang tak akan terjadi jika mekanismenya dipindahkan ke dalam gedung,” tegasnya.
Masalah Pilkada Langsung, Evaluasi Jadi Kunci
Giri mengakui bahwa ada tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti praktik politik uang dan potensi kecurangan.