Hukuman-hukuman ini mencakup beragam tingkatan, mulai dari denda hingga hukuman fisik, seperti cambuk atau bahkan hukuman mati.
Namun, penting untuk diingat bahwa sistem hukum Majapahit juga mempertimbangkan rehabilitasi dan pengampunan bagi pelaku yang bertobat.
BACA JUGA:Legenda Hantu Lampor: Kisah Seram Keranda Terbang yang Menghantui
Peran Elit dan Pemerintah
Sistem hukum Majapahit tidak hanya mengandalkan sanksi fisik semata, tetapi juga didukung oleh peran elit dan pemerintah.
Para bangsawan dan penguasa memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di tingkat lokal.
Mereka bertindak sebagai mediator, mengatasi konflik, dan menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat.
Ini adalah contoh bagaimana kepemimpinan di tingkat lokal memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas.
BACA JUGA:'Kuyang: The Portrait of Nightmare' - Mengungkap Kisah Viral Legenda Urban Kalimantan di Layar Lebar
Pengaruh Agama dalam Sistem Hukum
Agama, terutama Hindu-Buddha, memiliki pengaruh yang kuat dalam pengembangan dan implementasi sistem hukum Majapahit.
Nilai-nilai moral dan etika agama merasuk dalam hukum-hukum yang dibuat.
Prinsip keseimbangan antara keadilan dan kebijaksanaan diambil dari ajaran agama, yang membantu menciptakan kerangka kerja hukum yang adil dan manusiawi.
BACA JUGA:Kisah Viral Hantu Herlina - Santriwati yang Meninggal Dunia dan Berusaha Mengambil Balas Dendam
Pertahankan Ketertiban, Lestarikan Keharmonisan
Salah satu tujuan utama sistem hukum Majapahit adalah untuk mempertahankan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat.