Wabup Empat Lawang Arifa’i Hadiri Rakor UKPBJ Sumsel 2025, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Wakil Bupati Empat Lawang, Arifa’i, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakor UKPBJ) se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang berlangsung di Ballroom Swarna Dwipa, Kota Palembang. 

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di Sumsel untuk memperkuat sinergi dalam pengadaan barang/jasa, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di setiap proses pengadaan.

Dalam rakor tersebut, dibahas berbagai strategi guna menciptakan tata kelola pengadaan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Wabup Arifa’i menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa tidak sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

BACA JUGA:Dorong Semangat Nasionalisme, BRI 15 Tahun Berturut-Turut Berikan Apresiasi kepada Paskibraka Nasional

BACA JUGA:Lewat Pameran BRI, Pengusaha Muda Bali Pasarkan Fashion Digital Berkelanjutan hingga Mancanegara

“Pengadaan barang dan jasa harus berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai regulasi yang berlaku. Ini penting demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang maksimal,” ujar Arifa’i di sela kegiatan.

Rakor UKPBJ se-Sumsel 2025 ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar daerah sehingga tercipta keseragaman pola kerja dan inovasi dalam sistem pengadaan.

Selain itu, forum ini menjadi sarana berbagi pengalaman dan solusi atas tantangan yang kerap muncul dalam implementasi kebijakan pengadaan di tingkat daerah.

BACA JUGA:Saham BRI Menguat di Bursa, Warga Palembang Kian Antusias Menjadikan Investasi Sebagai Gaya Hidup

BACA JUGA:Bupati Lahat Teken SK Tim Terpadu P4GN, Perang Melawan Narkoba Dimulai Hingga ke Desa

Dengan adanya rakor ini, diharapkan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan semakin mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui sistem pengadaan barang/jasa yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.

Sumber: