Menteri LHK Ancam Cabut Izin Pengusaha Sawit Nakal, Sumsel Jadi Contoh Penanganan Karhutla

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Hanif Faisol Nurofiq, memimpin Konsolidasi Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar di Hotel Aryaduta Palembang, Sabtu (24/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hanif mengeluarkan peringatan keras kepada para pemegang konsesi dan pengusaha kelapa sawit yang dinilai tidak serius dalam upaya pencegahan karhutla.

“Jika dalam dua minggu tidak ada laporan kesiapan—baik SDM, peralatan, maupun pendanaan—kami akan kenakan sanksi administratif bahkan pidana, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009,” tegas Hanif.

Ia juga mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Indonesia kini berada di peringkat kedua dunia sebagai penyumbang kabut asap global, yang berdampak negatif pada citra dan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

BACA JUGA:Dinas Perkebunan Lahat Dukung Komitmen Bupati-Wabup, Dorong Produktivitas Kopi Capai 2 Ton per Hektare

BACA JUGA:Digital Kito Galo 2025 Resmi Dibuka, Sumsel Menuju Provinsi Digital Tangguh

Namun di tengah tantangan tersebut, Sumatera Selatan justru mencatatkan prestasi positif. Hingga Mei 2025, hanya sekitar 5 hektare lahan yang terbakar—angka terendah di antara lima provinsi rawan karhutla.

“Terima kasih kepada Pak Gubernur, Bupati, dan semua pihak. Ini capaian luar biasa,” ujar Hanif memuji.

Gubernur H. Herman Deru menyatakan keberhasilan tersebut tak lepas dari perubahan pola pikir masyarakat yang kini mulai meninggalkan kebiasaan membakar lahan untuk membuka kebun.

Namun demikian, Herman Deru menegaskan bahwa edukasi saja tidak cukup. Pemerintah Provinsi Sumsel telah menyediakan alat berat seperti ekskavator dan traktor dengan sistem sewa murah, khususnya untuk wilayah rawan karhutla.

BACA JUGA:Lapas Sekayu Panen Kangkung, Wujudkan Kemandirian dan Pembinaan Berkelanjutan Warga Binaan

BACA JUGA:Pemkab Musi Rawas Launching Program GATI, Dorong Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak dan Remaja

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar titik kebakaran terjadi di lahan terbengkalai akibat izin yang tidak diperpanjang atau Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak lagi produktif.

Lebih lanjut, Gubernur meminta dukungan lebih dari pemerintah pusat, tak hanya soal penegakan sanksi, tetapi juga pembinaan dan solusi jangka panjang.

Sumber: