GAASS Musi Rawas Utara Protes Komersialisasi Akses Publik, Desak Pemerintah Segera Bangun Ulang Jembatan

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID — Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) Musi Rawas Utara melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara terkait komersialisasi akses publik di Desa Lesung Batu, Kecamatan Rawas Ulu, pasca putusnya jembatan gantung akibat banjir setahun lalu.

Dalam siaran pers yang dirilis Sabtu (5/4/2025), GAASS menuntut pemerintah daerah untuk segera menghentikan kebijakan penyewaan ketek atau pompong kepada warga yang terdampak.

Mereka menilai kebijakan tersebut membebani masyarakat yang seharusnya mendapatkan akses transportasi secara gratis.

BACA JUGA:Kebakaran Hebohkan Warga Talang Baru Muara Pinang Tiga Rumah Satu Gedung Madrasah Terdampak

BACA JUGA:Gubernur Sumsel Tegaskan Bangubsus Pagaralam Harus Prioritaskan Infrastruktur dan Manfaat Masyarakat

Koordinator GAASS perwakilan Kabupaten Musi Rawas Utara, Rizki Putra Rahman, menyatakan bahwa sudah satu tahun berlalu sejak jembatan putus, namun belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk memperbaikinya.

Bahkan, akses alternatif yang disediakan justru dikomersilkan.

“Satu tahun sudah berlalu sejak jembatan ini putus, namun belum ada upaya perbaikan yang nyata. Lebih buruk lagi, akses transportasi yang sebelumnya gratis kini dikomersilkan. Ini bentuk ketidakpedulian,” tegas Rizki.

GAASS mendesak agar Pemkab Musi Rawas Utara segera menyediakan transportasi gratis, membuka informasi transparan soal anggaran pembangunan, serta menjadikan pembangunan kembali jembatan sebagai prioritas mendesak.

BACA JUGA:Bupati Lahat Bursah Zarnubi Melayat ke Rumah Duka Jurnalis Sisilia Gumay

BACA JUGA:Momen Haru Idul Fitri di Muba: Bupati Toha Beri THR Rp 500 Ribu untuk Veteran

Rizki juga mempertanyakan janji Bupati Musi Rawas Utara, H Devi Suhartoni, yang pernah menyebut jembatan gantung itu sebagai akses vital masyarakat. Namun hingga kini, menurut GAASS, janji tersebut hanya sebatas retorika.

“Kami mempertanyakan, ke mana anggaran pembangunan jembatan? Mengapa tidak ada transparansi? Dan kenapa warga malah harus membayar untuk hak dasarnya?” tambahnya.

Jika dalam waktu tujuh hari tidak ada kejelasan dari pemerintah, GAASS menyatakan akan menggalang aksi bersama elemen masyarakat dan membawa isu ini ke tingkat provinsi hingga nasional.

Sumber: