Bocor Rp 490 Miliar! Keuangan Daerah Sumsel Jadi Sorotan, DPR Minta BPK dan BPKP Perketat Supervisi
Sepanjang tahun 2024, pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Selatan mencatat kebocoran fantastis hingga mencapai Rp 490 miliar.-ilustrasi-
Baik BPK maupun BPKP sepakat bahwa kolaborasi erat dengan pemerintah daerah menjadi kunci menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
"Kami akan menggelar pertemuan rutin dengan entitas terkait untuk menyamakan persepsi dan memperbaiki tata kelola," tambah Andri.
Dalam upaya memperkecil potensi pelanggaran, Sofyan menegaskan pentingnya sinergi antara BPKP, BPK, dan APIP di daerah.
"Kolaborasi ini akan meningkatkan akuntabilitas dan menekan pelanggaran keuangan," pungkasnya. **
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
