Akal-akalan di PPDB, Sertifikat Ada Lomba Tidak Ada

BACA JUGA:Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Apa Dampaknya?

Di Jawa Barat, Ombudsman menyinggung soal aplikasi PPDB yang sering mengalami eror dan minimnya pengawasan.

Selain itu, Indraza juga mengungkapkan adanya diskriminasi penerimaan murid di Riau, di mana sekolah hanya menerima anak dari PNS dan pegawai BUMN.

"Padahal di situ ada juga BUMD dan wiraswasta, itu tidak diterima," tambahnya

Temuan-temuan ini menyoroti berbagai masalah yang masih terjadi dalam proses PPDB di berbagai provinsi, dan diharapkan dapat menjadi perhatian untuk perbaikan sistem penerimaan siswa di masa mendatang. (*)

Sumber: