DKP PWI Sumsel Larang Money Politik dalam Konferensi PWI Sumsel 2024

PALEMBANG, RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (DKP PWI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan larangan jual beli suara atau money politik dalam Konferensi PWI Sumsel yang akan berlangsung pada 23-24 Januari 2024 di Palembang. 

Ketua DKP PWI Sumsel, Afdhal Azmi Jambak, memaparkan dalam siaran pers bahwa hal ini sejalan dengan tekad PWI Pusat untuk ikut menjaga kedaulatan negara.

Rapat pengurus DKP PWI Sumsel pada 5 Desember 2023, dihadiri oleh sejumlah tokoh pers seperti Drs. H. Helmy Marsindang dan H. Syarifuddin Basrie, S. Sos.

BACA JUGA:Menikah dengan Orang Bunian: Warga Malaysia Punya 7 Anak di Gunung Ledang, Kok Bisa, Begini Kisahnya!

Afdhal Azmi Jambak mengimbau setiap anggota PWI di Sumsel untuk menjaga integritas dan kehormatan, serta tidak terlibat dalam jual beli suara.

Pengurus DKP PWI Sumsel juga memberikan dukungan penuh terhadap semangat dan tekad PWI Pusat yang diungkapkan dalam Kongres ke-25 PWI di Bandung beberapa bulan lalu.

Afdhal Azmi Jambak yang kini menjabat sebagai Ketua DKP PWI Sumsel, menggantikan almarhum H. Kurnati Abdullah, BBA, menekankan pentingnya memilih pimpinan PWI Sumsel dan Ketua DKP PWI Sumsel periode 2024-2029 yang memiliki integritas, disegani, dan mampu memberikan manfaat serta meningkatkan kemandirian pengurus.

BACA JUGA:Tim Elang Kelabu Berhasil Ungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor, Pelaku Ditangkap di Purwa Agung

Haji Helmy Marsindang turut menyoroti kebutuhan akan Ketua Umum PWI Sumsel yang memiliki wibawa tinggi dan mampu memperjuangkan kepentingan anggota, termasuk memperjuangkan adanya kantor PWI Sumsel yang saat ini masih status pinjam pakai dari Kodam II Sriwijaya.

Afdhal Azmi Jambak juga menyampaikan permintaan langsung kepada Ketua Panitia Pelaksana Konferensi PWI Sumsel, Kawar Dante, untuk membuat aturan yang melarang money politic atau jual beli suara dalam Konferensi PWI Sumsel.

Ia bahkan menyarankan agar pemilihan Ketua PWI Sumsel dan Ketua DKP PWI Sumsel dilakukan secara musyawarah dan mufakat secara aklamasi, jika memungkinkan.

BACA JUGA:Kejutan Pagi: Istri Suka Semprot-semprot Bantal dengan Campuran Air dan Minyak Kayu Putih, Suami Terkejut oleh

Namun, Afdhal menegaskan bahwa jika tidak dapat dicapai kesepakatan aklamasi, maka pemilihan harus dilakukan melalui voting, pemungutan suara.

Ia menekankan bahwa pemilihan tersebut harus memilih pemimpin yang memiliki integritas dan kesungguhan untuk bekerja, bukan sekadar numpang nama.

Sumber: