Pj Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin Hadiri Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa di Jakarta

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Pj Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin, tampil mengenakan ID Card saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mengenai pengadaan barang dan jasa di Hotel Bidakara Jakarta.

Kehadiran beliau dalam acara tersebut menjadi sorotan utama, sebagai perwakilan dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan.

Rakornas ini adalah sebuah forum penting yang dihadiri secara langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.

Para pemangku kepentingan dari seluruh pelosok Indonesia juga turut hadir dalam forum ini.

BACA JUGA:Ingin Tanam Daun Bawang Berikut Tips Agar Daun Bawang Subur di Dalam Pot

Tujuan utama Rakornas ini adalah untuk membahas pengadaan barang dan jasa di Indonesia dengan tema "Transformasi Barang dan Jasa Menuju Indonesia Maju."

Salah satu poin penting yang dibahas dalam Rakornas ini adalah upaya untuk memastikan bahwa semua barang dan jasa yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, semua pihak diarahkan untuk mengadopsi sistem digital.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

BACA JUGA:Mengungkap Mitos Pohon-pohon Di Indonesia Yang Sering Di Huni Makhluk Gaib

Pj Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin, mengungkapkan harapannya bahwa langkah-langkah yang diambil dalam Rakornas ini akan membawa manfaat bagi semua pihak.

Ia juga menjelaskan bahwa Menteri Koperasi dan UMKM telah memberikan arahan penting, yaitu pentingnya memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, komitmen daerah dalam melaksanakan e-purchasing atau e-katalog juga menjadi fokus penting dalam pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien dan transparan.

Kabupaten Empat Lawang pun siap untuk mengikuti petunjuk dan arahan yang diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sumber: