Kekurangan Guru ASN, Dikbud Empat Lawang Berdayakan Guru Honorer

RAKYATEMPATLAWANG, DISWAY.ID, EMPAT LAWANG - Meskipun Pemkab Empat Lawang sudah melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru, namun ternyata hal tersebut belum mencukupi akan kebutuhan guru di Kabupaten Empat Lawang.

Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dikbud Empat Lawang, Albaihaki mengatakan jika Empat Lawang masih kekurangan 877 guru PNS. Saat ini Kabupaten Empat Lawang dengan rincian 310 guru mata pelajaran (mapel) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dan 567 untuk guru SD.

BACA JUGA:Ikuti Peringatan HANI 2022, Fauzan Ingatkan Bahaya Narkoba

Albaihaki menuturkan kebutuhan guru di masing-masing satuan pendidikan berbedak, untuk di tingkat SMP sebanyak 841 guru papel, dan baru terisi 531 guru. Sementara untuk kebutuhan guru SD di Kabupaten Empat Lawang sebanyak 1891 guru, dan baru terisi sebanyak 1324 guru.

"Jadi kekurangannya untuk guru SD itu sebanyak 567 guru, dan untuk guru mapel di SMP sebanyak 310 guru. Kalau ditotalkan keseluruhannya Empat Lawang kekurangan 877 guru baik guru Mapel di tingkat SMP maupun guru SD," kata Albaihaki, kepada wartawan.

Diketahui terdata pada tahun 2022 ini ada 35 orang guru PNS yang pensiun atau yang akan memasuki masa pensiun. 

"Dari bulan Januari sampai Juni 2022, berjumlah 12 orang yang pensiun. Sedangkan Juli sampai Desember 2022 itu berjumlah 23 orang yang akan pensiun. Jadi totalnya 35 guru," jelasnya.

BACA JUGA:3 Titik Lokasi di Tebing Tinggi Empat Lawang Sudah Terpasang Kamera ELTE, Hati-Hati Kena Tilang

Sebagai solusi dari kekurangan tenaga guru PNS dan PPPK, Albaihaki melanjutkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberdayakan guru honor, dan Dikbud juga mengajukan kembali penerimaan guru melalui PPPK.

"Guru honor cuma salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan guru, kalau kita tambahkan dengan data guru honor 1700 sekian cukup kita gurunya. Tapi kan guru honor itu gaji mereka tidak seberapa karena cuma mengandalkan Dana Bos, dan tambahan dari APBD tapi masih belum UMR gaji mereka karena keterbatasan APBD kita," pungkasnya. (Ian)

Sumber: