Tahun ini, Pilkades Serentak tetap Direncanakan

REL Empat Lawang Pemilihan Kepala Desa Pilkades serentak di Kabupaten Empat Lawang tetap akan direncanakan di tahun 2021 dan dengan beberapa kesepakatan serta dengan tetap persetujuan Menteri Dalam Negeri Mendagri Direncanakan di tahun ini dengan beberapa kesepakatan dibuatkan berita acara kalaupun belum nanti diawal tahun 2022 harus sudah terlaksana kita tetap persetujuan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri kata Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad Masih dikatakan Joncik kalau soal panitia telah dilakukan sesuai dengan perundang undangan Kita melibatkan Forkopimda karena itu amanat Kemungkinan besar rencana Pilkades dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19 ini dan kita juga memasukan satgas Covid 19 dalam Pilkades nanti jelasnya Rabu 30 6 Dengan problem yang ada lanjutnya yang telah diketahui bersama bahwa di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD 2021 ini pelaksanaan Pilkades serentak yang dibiayai APBD karena keuangan Empat Lawang belum memungkinkan dan belum teranggarkan secara penuh Termasuk untuk pengamanan dan saya sudah bicarakan untuk APBD perubahan di masukan penambahan biaya pengamanan karena Pilkades serentak rentan dengan persoalan karena kita tahu Empat Lawang ini daerah yang figter semua ucapnya Dan kata Joncik kalau Pilkades dilakukan tidak dengan pengawasan dan pengamanan yang ketat maka hal hal yang berdampak negatif itu akan terjadi Oleh sebab itu NoVember sampai akhir November pasca penganggaran untuk keamanan sudah dianggarkan belum lagi kalau semuanya melalui APBD rasanya susah pelaksanaan Pilkades serentak karena kita harus menyiapkan Rp 5 8 miliyar ungkapnya Karena ungkap Joncik ditengah pandemi Covid 19 yang luar biasa ini pendapatan negara termasuk Empat Lawang mengalami penurunan Bayangkan sudah hampir dua tahun pandemi ini tahun 2020 sudah penurunan pendapatan yang luar biasa 2021 penurunan bahkan ada rekopusing jadi untuk rekan rekan DPRD tolong kita sama sama pahami ini saya sampaikan informasi ini rasanya apa yang kami rasakan juga sama yang dirasakan oleh rekan rekan DPRD kenapa karena dampak PP33 itu bukan untuk legislatif tapi juga untuk eksekutif tapi itu lah negara membuat sebuah aturan karena keuangan negara sedang susah tukasnya Pad Arl

Sumber: