Nunuk menegaskan bahwa upaya pemenuhan guru tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui UPT, tetapi juga menggandeng LPTK, perguruan tinggi keguruan, prodi Bahasa Inggris, sektor swasta, hingga komunitas pendidikan.
“Bukan hanya tugas UPT kita, tapi juga LPTK, prodi bahasa Inggris, pihak swasta, partisipasi semesta, semuanya kita ajak agar sekolah-sekolah siap ketika Bahasa Inggris jadi mata pelajaran wajib,” ujarnya.
Menteri Abdul Mu’ti menambahkan bahwa pelatihan bagi guru pengampu Bahasa Inggris tingkat SD akan dimulai tahun depan (2026).
Para guru akan dibekali kemampuan dasar serta perangkat ajar yang sesuai dengan kurikulum baru.
“Mulai tahun depan kita akan memberikan pelatihan Bahasa Inggris untuk para guru yang nanti akan mengajar di sekolah-sekolah tingkat dasar,” jelas Mu’ti.
BACA JUGA:Wakil Bupati Empat Lawang Ajak Momen Hari Guru 2025 untuk Menghargai Peran Guru
BACA JUGA:Dahlan Iskan Dikukuhkan sebagai Dewan Pembina JMSI, Diharapkan Jadi Inspirasi Dunia Media
Pemerintah berharap percepatan pelatihan dan kolaborasi berbagai pihak mampu memastikan seluruh SD memiliki guru Bahasa Inggris yang kompeten saat kebijakan baru diterapkan.