RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Presiden Prabowo Subianto mengungkap keberadaan "raja kecil" dalam birokrasi yang diduga menghalangi upaya penghematan anggaran negara.
Pernyataan kontroversial ini disampaikan saat menghadiri Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, memicu perdebatan publik dan reaksi beragam dari berbagai kalangan politik.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti adanya oknum dalam birokrasi yang dianggap menghambat efisiensi anggaran, yang ia sebut sebagai "raja kecil."
Ia menyebut mereka memiliki kekuasaan signifikan yang digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga menghambat reformasi anggaran yang diusungnya.
BACA JUGA:Makanan Bergizi Gratis Akan Diluncurkan di Empat Lawang pada 17 Februari 2025
BACA JUGA:Khalifatur Rahman dan Kholifa Nayla Terpilih sebagai Duta GenRe Muba 2025
Pernyataan ini segera memicu respons keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
PDIP secara terbuka menantang Prabowo untuk mengungkap identitas para pejabat yang dimaksud.
"Kalau memang ada, sebaiknya disebutkan siapa saja orangnya agar publik tidak berspekulasi," ujar salah satu petinggi PDIP.
Sementara itu, Partai Gerindra justru mendukung pernyataan Prabowo. Mereka mengakui adanya pihak internal birokrasi yang berusaha menjegal kebijakan efisiensi anggaran.
"Upaya Prabowo untuk memperbaiki birokrasi memang tidak mudah, ada banyak hambatan dari dalam," kata seorang juru bicara Gerindra.
BACA JUGA:Makanan Bergizi Gratis Akan Diluncurkan di Empat Lawang pada 17 Februari 2025
BACA JUGA:Ajang Syiar Islam dan Penguatan Nilai Keagamaan MTQ XVIII Empat Lawang Dibuka Langsung Pj Bupati
Pernyataan Prabowo mengenai "raja kecil" ini membuka babak baru dalam dinamika politik Indonesia, terutama dalam upaya mewujudkan transparansi dan efisiensi anggaran negara.
Publik kini menanti langkah selanjutnya dari Prabowo, apakah ia akan mengungkap identitas pejabat yang dimaksud atau memilih strategi lain untuk melanjutkan reformasi anggarannya.