RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Aktivitas tambang batu bara yang semakin marak di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, kini mulai memunculkan kekhawatiran serius terkait dampaknya terhadap keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat.
Kekhawatiran ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR) sekaligus Pendiri HMI Cabang Persiapan Lahat, Oktaria Saputra, dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu (17/8/2024).
Dilansir dari rmolsumsel.id Oktaria mengungkapkan, dalam pengelolaan lingkungan, seharusnya paradigma ekosentrisme menjadi landasan utama.
“Paradigma ekosentrisme seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan, di mana setiap elemen, baik biotik maupun abiotik, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan alam, harus dilindungi demi keberlanjutan hidup dan regenerasi,” jelasnya.
BACA JUGA:Warga Desa Lubuk Rukam Tangkap Buaya di Sungai Ogan
Lebih lanjut, Oktaria menekankan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada aspek lingkungan dan kesehatan dalam setiap proses pembangunan.
Ia menyoroti pentingnya pemberian izin operasi perusahaan yang harus melalui Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang ketat dan komprehensif.
Menurutnya, hal ini bukan sekadar regulasi nasional, melainkan juga merupakan bagian dari konsensus internasional yang harus dihormati.
“Kabupaten Lahat kini menjadi sorotan, bukan hanya karena intensitas aktivitas tambang batu bara, tetapi juga dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat setempat,” ujar Oktaria.
BACA JUGA:Dana Korupsi PNPM-MP Dibangunkan Rumah Pribadi
BACA JUGA:Hj Lidyawati Cik Ujang Resmi Mengundurkan Diri
Ia menambahkan bahwa masyarakat merasa terancam oleh keberadaan tambang, namun tidak memiliki kekuatan hukum untuk melawan.
Risiko kecelakaan lalu lintas yang meningkat akibat banyaknya truk pengangkut batu bara serta debu dari aktivitas tambang dan banjir yang kerap terjadi, menjadi bagian dari deretan panjang kerugian yang dialami warga.
Kondisi ini, menurut Oktaria, sangat ironis mengingat Indonesia adalah negara hukum.