BACA JUGA:Kabupaten Lahat Negeri Seribu Megalit yang Kaya Sejarah
4. Krisis Ekonomi
Pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan Soekarno tidak berhasil membawa stabilitas dan kemakmuran.
Salah satu contohnya adalah program pembangunan yang ambisius namun tidak dikelola dengan baik, sehingga mengakibatkan inflasi tinggi dan penurunan standar hidup.
Pada akhir tahun 1960-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah, dengan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan kesulitan mendapatkan barang-barang penting.
BACA JUGA:Waspada! Weton-Weton Ini Jadi Incaran Sengkolo di Malam 1 Suro 2024
5. Polarisasi Ideologis
Dekrit 5 Juli 1959 juga memicu polarisasi ideologis yang tajam di Indonesia.
Soekarno berusaha untuk menyatukan tiga kekuatan utama: nasionalisme, agama, dan komunisme (yang dikenal dengan konsep NASAKOM).
Namun, upaya ini justru menimbulkan ketegangan yang semakin besar antara kelompok-kelompok tersebut.
Polarisasi ini mencapai puncaknya pada tahun 1965 dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI), yang berujung pada pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).
BACA JUGA:Situs Megalitikum Pagaralam, Pusat Peradaban Kuno di Sumatera Selatan
6. Reaksi Militer
Ketidakpuasan di kalangan militer terhadap arah pemerintahan Soekarno juga semakin meningkat.
Militer, yang merasa terancam oleh pengaruh PKI dan kebijakan Soekarno, mulai mencari cara untuk menyeimbangkan kekuasaan.
Peran militer dalam politik semakin besar, dan akhirnya mereka mengambil alih kekuasaan melalui kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto setelah peristiwa G30S/PKI.