Perlu diingat Pada masa itu Soekarno mengatakan revolusi belum selesai dan untuk menggerakkan revolusi itu kekuatan Nasakom harus bahu-membahu.
Alasan Soekarno tidak mau membubarkan PKI karena ideologi Nasakom juga dijelaskan oleh Soeharto.
Menurut Soeharto, Soekarno akan menggunakan kekuatan PKI untuk mempersatukan Indonesia.
Oleh karena itu Soekarno tidak akan menghapus PKI setelah G30S/PKI, walaupun ada desakan dari rakyat.
BACA JUGA:Gerbang Dunia Lain: Misteri Pantai Karang Bolong dalam Sejarah Kesultanan Banten, di Mana Itu?
Apalagi Soekarno telah mengeluarkan konsep ideologi baru yaitu Nasakom yang telah digaungkan Soekarno tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di panggung internasional.
Konsep Nsakom disampaikan dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung Jawa Barat pada tahun 1955 dan juga di sidang umum perserikatan bangsa-bangsa atau PBB.
Knsep Nasakom tersebut tidak hanya ke dalam negeri tapi juga sudah dijual ke luar negeri, melalui pidato beliau di PBB.
"Har kamu harus tahu bahwa saya ini bukan hanya pemimpin Indonesia, Saya ini pemimpin dunia," kata Soekarno kepada Soeharto yang saat itu menyampaikan bahwa rakyat yang menghendaki pembubaran PKI kepada Soekarno.
"Saya sudah terlanjur menjual konsep Nasakom itu kepada dunia, sekarang saya harus bubarkan PKI berarti saya kan harus cabut konsep saya itu, jadi mau diletakkan di mana muka saya ini," ucap Presiden Soekarno yang diceritakan oleh Soeharto.
Alasan lain Mengapa Soekarno tidak mau membubarkan PKI adalah karena kedekatannya dengan negara-negara komunis terutama RRC dan Uni Soviet.
Pada masa menjelang tahun 1965 Soekarno masih terus menghantam negara-negara yang disebutnya Neokolonialisme atau dikenal dengan Nikolim.
BACA JUGA:Kematian Michael Jackson Palsu? Berikut Misteri Sang Legendaris Antara Kematian dan Teori Konspirasi
Negara-negara neokolim yang dimaksudnya ini adalah juga negara-negara yang sangat dekat hubungannya bahkan dilindungi oleh negara-negara imperialis kapitalis.
Untuk menghadapi negara-negara nekolim ini maka dibutuhkan bantuan dari negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok.