JAKARTA, RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Polemik penempatan pegawai negeri sipil (PNS) masih terus dirasakan, wajar jika pemerataan tenaga kesehatan bahkan pendidikan dan dokter tidak seimbang dengan kebutuhan daerah.
Semua minta ditempatkan di lokasi yang ramai, perkotaan dan bukan daerah terpencil.
Semua itu ternyata berdampak pada pelayanan kesehatan dan pendidikan itu sendiri yang juga tidak merata, kurang dan tidak maksimal.
BACA JUGA:Beberapa Mitos Pernikahan dan Pilihan Pasangan Hidup, Apakah Kamu Merasakanya?
Nah, terkait soal itu ternyata hal itu menjdi perhatin pemerintah pusat, khususnya kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pemerintah kini tengah menggodok peraturan supaya para aparatur sipil negara yang ditempatkan di luar daerah dan setia mengabdi akan lebih cepat naik pangkat.
Anas menjelaskan, kebijakan berupa insentif itu akan dibuat karena hingga saat ini masih banyak ASN yang ditempatkan di luar Jawa mengajukan diri untuk kembali dimutasi di daerah Jawa, terutama daerah-daerah perkotaan. Akibatnya banyak daerah yang kekurangan ASN, khususnya tenaga kesehatan, guru, dan dokter.
BACA JUGA:Hadiri Peringatan Harganas di Jawa Tengah, Hasto Wardoyo Sampaikan Pentingnya Membangun Keluarga
"Maka sedang disiapkan, misalnya dokter atau bidan, atau mereka yang tugas di pulau terluar, ke depan kepangkatannya naiknya akan lebih cepat dibanding di Jawa," kata Anas seperti dilansir di cnbcindonesia.com
Karena masih terbatasnya ASN di daerah luar, termasuk PNS dan PPPK, khususnya yang bekerja sebagai nakes dan dokter, serta guru, maka pola rekrutmen CASN ke depan kata Anas masih akan fokus untuk merekrut dua bidang itu.
"Karena kemarin kita misalnya siapkan formasi PPPK itu 700.000. Tetapi yang mendaftar dari daerah yang memasukkan hanya 319.000, yang lolos kurang lebih 250.000, jadi masih banyak daerah belum memanfaatkan formasi ini, begitu juga di sektor kesehatan," ucapnya.
BACA JUGA:Frustasi Bela Panji Gumilang, Anis Dipastikan Batal Nyalon
"Kemenkes sudah menyiapkan formasi bidan yang banyak dan tenaga kesehatan, nakes, tetapi daerah bukan ngisi formasi bidan dan nakes, tapi masukkan tenaga administrasi, padahal yang dibutuhkan rakyat adalah pelayanan kesehatan, bukan administrasi," tegas Anas.
Ia mengaku sudah melaporkan persoalan ini ke Presiden Joko Widodo. Setelah diusut, ternyata bukan hanya karena formasi di daerah yang tidak dibuka sesuai ketentuan institusi pembina, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, melainkan karena ASN atau PNS yang telah ditempatkan di sana kembali ke Pulau Jawa atau perkotaan.
BACA JUGA:Lebih Seram dari Malam 1 Suro, Malam Jumat Kliwon Melegenda Horornya, Berikut 3 Alasannya!