Prabowo: DPR Cabut Tunjangan Jumbo dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan kontroversial yang belakangan menuai sorotan publik.

Kebijakan tersebut meliputi tunjangan besar bagi anggota dewan serta moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Prabowo seusai menggelar pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, serta para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.

BACA JUGA:Sempat Didemo Massa HMI, Kondisi Nasdem Tower Kini Terpantau Sepi

BACA JUGA:Atlit Boxing Empat Lawang Tampil Beringas, Menang TKO di Ronde Pertama

Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik juga berkomitmen mengambil langkah tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang dinilai membuat kegaduhan publik. 

Mulai Senin (1/9/2025), sanksi akan diberikan kepada anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan keliru dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Pertemuan Elite Politik

Pertemuan siang ini turut dihadiri Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, serta sejumlah ketua umum partai politik seperti Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Surya Paloh (NasDem), Zulkifli Hasan (PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), dan Muhammad Kholid (PKS).

Sorotan Publik

Sebelumnya, DPR mendapat kritik tajam lantaran adanya tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan bagi anggota dewan.

BACA JUGA:Rumah Eko Patrio Dijarah Massa, Polisi-TNI Turun Tangan Amankan Situasi

BACA JUGA:Sahroni dan Nafa Urbach Dicopot, Surya Paloh Tegaskan Aspirasi Rakyat Nomor Satu

Sumber: