Wagub Sumsel Cik Ujang Tegaskan Komitmen Selesaikan Sengketa Batas Muba-Muratara

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Hal ini ditegaskan langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Batas Daerah Muba-Muratara, Rabu (30/7/2025), di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel.

Rakor ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam RI, Mayjen TNI Dr. Hari Wiranto, M.M., M.Tr (Han), beserta jajaran, sebagai bentuk tindak lanjut atas berbagai pengaduan DPRD Muba dan surat resmi dari Bupati Muba.

Dalam sambutannya, Cik Ujang menekankan pentingnya penyelesaian batas wilayah yang adil, damai, serta tanpa menimbulkan konflik sosial di lapangan.

BACA JUGA:BRI Kembali Gelar Pelatihan Ekspor 2025, Dorong UMKM Naik Kelas dan Tembus Pasar Global

BACA JUGA:Berawal dari Proyek Mahasiswa, Kumora Cookies Sukses Naik Kelas Berkat Rumah BUMN BRI

Ia menyebut kejelasan batas administratif krusial untuk mendukung pelayanan publik, penataan ruang, dan kepastian hukum.

“Penyelesaian harus mengedepankan asas keadilan dan kepentingan masyarakat di dua wilayah terdampak. Komitmen dan komunikasi terbuka dari semua pihak menjadi kunci utama,” tegas Cik Ujang.

Meski telah terbit Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 sebagai revisi dari Permendagri Nomor 50 Tahun 2014, penetapan batas masih menimbulkan polemik.

Masyarakat Muba menilai terjadi ketidaksesuaian garis batas. Bahkan, gugatan judicial review ke Mahkamah Agung ditolak, sehingga Pemprov Sumsel tetap menjadikan Permendagri 76/2014 sebagai dasar hukum.

BACA JUGA:Resmi Dilantik Sebagai Ketua KONI Empat Lawang, Hidayat Muhammad SH, Atlet Pribumi Siap Harumkan Daerah

BACA JUGA:Pemkab Empat Lawang Gelar Pembekalan PPPK Guru, Nakes, dan Teknis Tahun 2025

Mayjen TNI Hari Wiranto menyampaikan bahwa pihaknya akan memfasilitasi pembentukan tim khusus, termasuk melibatkan tokoh masyarakat, untuk mencari solusi dialogis demi menghindari potensi konflik sosial.

“Surat tembusan sudah sampai ke Presiden. Kami sebagai pembantu Presiden harus menyiapkan langkah konkret dan menjaga stabilitas wilayah,” jelas Hari.

Sumber: