Dugaan Pemerasan Dilakukan Oleh Oknum Kades Belani Terhadap PT. SKBF, Kasus Mengarah ke Ranah Hukum

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Dugaan pemerasan oleh oknum Kepala Desa Belani, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, terhadap PT. Sunindo Kookmin Best Finance (SKBF) mencuat ke publik.

Kepala Desa Belani yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. SBP diduga meminta sejumlah uang kepada PT. SKBF sebagai syarat pengambilan enam unit kendaraan yang secara hukum merupakan milik perusahaan pembiayaan tersebut.

Kasus ini bermula dari perjanjian pembiayaan multiguna antara PT. Bintang Sukses Energi (BSE) dan PT. SKBF pada tahun 2022. Dalam perjanjian tersebut, PT. SKBF memiliki hak untuk menarik kembali unit kendaraan jika PT. BSE gagal memenuhi kewajibannya.

Setelah PT. BSE dinyatakan wanprestasi, PT. SKBF telah mengantongi surat penyerahan unit kendaraan tersebut.

BACA JUGA:Efisiensi Anggaran, Sekda Sumsel Terima Kunjungan BPKP RI di Palembang

BACA JUGA:Agar Dana BOS Sesuai Peruntukannya, Dinas Pendidikan Empat Lawang Gelar Sosialisasi ARKAS

Namun, upaya penarikan aset yang sah secara hukum itu mendapat hambatan dari Kepala Desa Belani.

Diduga, Kepala Desa tersebut justru meminta sejumlah uang kepada pihak PT. SKBF dengan alasan sebagai pembayaran utang dari PT. BSE kepada PT. SBP.

Indra Rajagukguk, SH, selaku perwakilan PT. SKBF, menyatakan pihaknya merasa dirugikan oleh oknum Kepala Desa Belani.

"Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Belani jelas merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Kami sebagai pemilik sah kendaraan merasa diperas dan saat ini akan membuka langkah hukum dengan laporan resmi di Polda Sumatera Selatan," tegas Indra, Selasa (25/2/2025).

BACA JUGA:Sekda Sumsel Hadiri Rapat Paripurna X DPRD Sumsel, Bahas 12 Poin Penting Hasil Reses

BACA JUGA:Spesialis Pencurian Motor di Acara Organ Tunggal Empat Lawang Ditangkap Polisi

Menurut Indra, PT. SKBF sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. SBP, sehingga permintaan uang tersebut dianggap tidak berdasar dan melanggar hukum.

APSB: Penyalahgunaan Wewenang Bisa Masuk Pasal 423 KUHP

Sumber: