Server PDN Bakal Pulih Hacker Bakal Kasih Kunci Gratis Pemerintah Tak Perlu Bayar

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Kelompok peretas Brain Cipher, yang bertanggung jawab atas serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) di Surabaya, Jawa Timur, sekitar dua minggu lalu, mengumumkan bahwa mereka akan memberikan kunci enkripsi untuk membuka data yang terkunci secara cuma-cuma.

Informasi ini pertama kali muncul di forum dark web dan kemudian diunggah ulang oleh akun perusahaan intelijen siber @stealthmole_int.

Dalam unggahannya, Brain Cipher menyatakan bahwa kunci enkripsi tersebut akan dirilis pada Rabu (3/7/2024).

Jika hal ini benar-benar terjadi, server PDNS 2 yang selama ini terganggu akan kembali normal.

BACA JUGA: Tak Mau Terulang, BSSN Tingkatkan Keamanan Siber Nasional Pasca Serangan Ransomware

Awalnya, kelompok peretas ini menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar untuk membuka kunci enkripsi data tersebut.

Namun, dalam pengumuman terbaru mereka, Brain Cipher mengklaim bahwa keputusan untuk merilis kunci enkripsi secara gratis bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memerlukan peningkatan keamanan siber yang lebih baik, terutama dalam hal sumber daya manusia (SDM).

"Hari Rabu ini, kami akan merilis kunci enkripsi (PDNS 2) kepada pemerintah Indonesia secara gratis.

"Kami berharap serangan kami membuat pemerintah sadar bahwa mereka perlu meningkatkan keamanan siber mereka, terutama merekrut SDM keamanan siber yang kompeten," ujar perwakilan Brain Cipher.

BACA JUGA: Perayaan HUT Bhayangkara ke-78 oleh Polres Empat Lawang Berlangsung Sukses dan Meriah

Mereka juga menegaskan bahwa serangan ini murni bertujuan meminta tebusan, tanpa ada motif politik.

Sebelumnya, serangan ransomware ini menyebabkan gangguan layanan pada 210 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Instansi yang terdampak antara lain Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian PUPR, LKPP, hingga Pemerintah Daerah Kediri.

Gangguan paling parah terjadi pada layanan keimigrasian Kemenkumham, yang menjadi salah satu layanan publik yang paling banyak diakses masyarakat.

Sumber: