Bawaslu OKU Maksimalkan Sentra Gakkumdu

BATURAJA, RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, memfokuskan upaya dalam meningkatkan efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani berbagai pelanggaran terkait Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten OKU, Yudi Risandi, dalam Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pemilu 2024, menekankan bahwa pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, melainkan melibatkan semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penanganan pelanggaran pemilu seringkali dihadapkan pada perbedaan persepsi dalam penerapan pasal pidana pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diubah oleh UU No. 7 Tahun 2023.

BACA JUGA:Kompetisi Code Blue Catat Peserta Terbanyak di Dunia

Yudi menyebutkan bahwa Sentra Gakkumdu melibatkan tiga lembaga, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu setempat, untuk menetapkan putusan terkait pelanggaran dan tindak pidana pemilu. Namun, koordinasi antara ketiga lembaga ini perlu ditingkatkan agar fungsi sentra Gakkumdu berjalan optimal.

Bawaslu Kabupaten OKU secara tegas menjalankan peran pengawasan dan pemeliharaan agar Pemilu berjalan sesuai tahapan.

Yudi menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai mekanisme yang berlaku di Sentra Gakkumdu.

BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Ajak OPD Bersatu Hadapi Bencana

Dalam menangani tindak pidana pemilu, Yudi menguraikan beberapa aspek yang harus diperhatikan, termasuk saksi, ahli, barang bukti, surat keterangan bukti tersangka, dan petunjuk.

Rapat koordinasi diharapkan dapat membentuk kerjasama dan sinergi untuk suksesnya Pemilu 2024, terutama dalam penanganan pelanggaran pemilu.

Kepala Kejaksaan Negeri OKU, Choirun Parapat, menekankan perlunya penanganan tindak pidana pemilu secara profesional dengan koordinasi yang baik antar unsur yang terlibat di Gakkumdu.

BACA JUGA:Oscar Bobb Antar Manchester City Menang Tipis atas Newcastle United

Dia juga mengharapkan informasi awal terkait laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu sebagai langkah antisipasi.

Parapat juga menilai penting melibatkan Pengadilan Negeri OKU untuk mempermudah penyelesaian jika pelanggaran pemilu masuk ke ranah pidana.

Sumber: