Mengawal Netralitas PNS dan Membendung Hoaks: Gubernur Sumsel Ajak Masyarakat Bersatu

Mengawal Netralitas PNS dan Membendung Hoaks: Gubernur Sumsel Ajak Masyarakat Bersatu

RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni, mengajak seluruh lapisan masyarakat Sumsel untuk tidak menyebarkan hoaks, terutama terkait informasi seputar pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 mendatang.

Ajakan ini disampaikan dalam seminar dan talkshow "Mengawal Netralitas PNS dan Membendung Hoaks dalam Pemilu 2024" yang diadakan di Ballroom Hotel Harper Palembang.

Dalam acara tersebut, Agus Fatoni menekankan pentingnya menjaga agar pelaksanaan pemilu dan pilkada yang tinggal 90 hari lagi dapat berjalan lancar, sukses, dan aman.

BACA JUGA:Mengamankan Netralitas ASN dalam Tahun Politik: Arahan Menteri Dalam Negeri

Ia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan proses demokrasi.

Sebagai langkah konkret, Gubernur Agus Fatoni juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel pada tanggal 9 November lalu telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara serentak oleh bupati/walikota, yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU RI.

BACA JUGA:Lembaga INH Bantah Kabar Kematian YouTuber Muhammad Husein di Palestina

Menurutnya, hingga saat ini, tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sumsel yang melakukan pelanggaran netralitas.

Ia menegaskan bahwa jika terdapat pelanggaran, tindakan sesuai dengan aturan akan segera dilakukan.

BACA JUGA:Kekejaman Perang di Gaza: Kesaksian Husein dari Rumah Sakit Indonesia, Tak Kuat Lihat Jasad Balita Tergeletak

Seminar dan talkshow tersebut juga dihadiri secara virtual oleh Keynote Speaker, Menteri Kominfo RI, Budi Arie Setiadi, serta para bupati/walikota se-Sumsel.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel dan ketua Bawaslu serta ketua KPU kabupaten/kota se-Sumsel turut hadir dalam acara tersebut, menunjukkan dukungan bersama untuk menjaga netralitas dan mencegah penyebaran hoaks dalam proses demokrasi.***

Sumber: