Nah lho, Kasus Jemaah Telantar, Puan Bakal Panggil Menteri Agama

JAKARTA, RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Kasus jemaah haji terlantardi Muzdalifah bakal panjang, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan dipanggil oleh DPR RI. 

Ya, itu tadi untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2023 secara menyeluruh.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pemerintah harus punya strategi antisipasi menghadapi situasi darurat saat pelaksanaan haji tentu agar para jemaah tidak kesulitan.

BACA JUGA:Penimbangaan Barang Jemaah Haji Dua Hari Sebelum Kepulangan, Mulai 4 Juli Kembali Ketanah Air

"Kejadian di Muzdalifah memang di luar kendali. Kami berharap ke depan perbaiki manajemen antar jemput jemaah, termasuk untuk makanan," ujarnya dalam keterangan resmi. 

Puan berharap pemerintah sigap mencari jalan keluar. Terutama menyangkut situasi darurat seperti kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi saat musim haji. Serta kondisi perbekalan para jemaah yang menipis usai wukuf di Arafah.

Arus lalu lintas dari Makkah ke Mina memang dalam kondisi padat. Ini membuat bus jemaah haji tersendat dan terlambat sampai ke lokasi penjemputan jemaah. "Ini yang harus jadi pembelajaran. Setelah musim haji selesai, kami akan mengundang Kementerian Agama untuk evaluasi total atas manajemen haji yang terkesan banyak kekurangan di sana sini," tandasnya.

BACA JUGA:MUI Pastikan Kurikulum Ponpes Al Zaytun Tidak Menyimpang, yang Salah Doktrin Panji Gumilang

Ace pun memiliki beberapa catatan. Pertama, pihak Mashariq tidak memenuhi komitmen pada beberapa komponen masyair selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi yang tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji Indonesia.

Akibatnya, banyak jemaah yang telantar memenuhi jalan. Selain itu, manajemen penempatan jemaah saat kedatangan juga sangat buruk. Juga banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menyesalkan kelambanan perusahaan Mashariq dalam menyiapkan layanan jemaah haji Indonesia di Muzdalifah dan Mina. 

BACA JUGA:KPU Gelar Rapat Pleno Untuk Penetapan DPT, Merekapitulasi Daftar Pemilih

Proses pemberangkatan dari Muzdalifah ke Mina sempat mengalami keterlambatan. "Kami sudah protes keras ke Mashariq terkait persoalan yang terjadi di Muzdalifah. Kita juga meminta agar tidak ada persoalan dalam penyediaan layanan di Mina," ujar Hilman. (*)

Sumber: