Ajukan Rancangan Penambahan Dapil
![Ajukan Rancangan Penambahan Dapil](https://rakyatempatlawang.disway.id/upload/c20b76c38ad18cbba1d5c1f105bf9c92.jpg)
RANCANG : Komisioner KPU Empat Lawang, Hendra Gunawan saat memperlihatkan rancangan penambahan Dapil saat uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilu 2024, di Aula Hotel Kito Tebing Tin--
EMPAT LAWANG, RAKYATEMPATLAWANG.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang, merencanakan penambahan daerah pilihan (Dapil) Pemilu yang sebelumnya sebanyak 4 Dapil menjadi 6 Dapil.
Perencanaan penambahan Dapil itu disampaikan pada saat uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, di Aula Hotel Kito Tebing Tinggi, Kamis (15/12).
"Sesuai tahapannya, bahwa KPU kabupaten/kota itu diminta untuk mengajukan rancangan daerah pemilihan. Untuk KPU Kabupaten Empat Lawang telah mengajukan rancangan sebanyak dua macam," jelas Ketua KPU Empat Lawang, Eskan Budiman.
Pertama sambung Eskan, itu masih menggunakan Dapil di Pemilu 2019, dan untuk rancangan kedua menggunakan rancangan sebanyak 6 dapil. Ini masih berkemungkinan bisa berubah.
"Itu masih bersifat rancangan, namun keputusan akhirnya itu ada di KPU RI, segala kemungkinan masih bisa terjadi tapi tugas kami sesuai tahapannya kami mengajukan rancangan Dapil di daerah Kabupaten Empat Lawang," bebernya.
Walaupun nanti rancangan 6 dapil itu disetujui kata Eskan, untuk kursi DPRD tetap 35 kursi, tidak ada perubahan. Namun kursi masing-masing Dapil yang akan bergeser dari sebelumnya.
"Kursi DPRD tetap 35 kursi hanya saja nanti 6 dapil itu yang dikabulkan oleh KPU RI maka kursi dari masing-masing Dapil itu lah yang akan ada pergeseran sesuai dengan jumlah penduduk dalam kecamatan yang menjadi bagian dari Dapil masing-masing," terangnya.
Lanjutnya, pihaknya tidak bisa memutuskan berapa banyak suara yang diperoleh untuk menjadi seorang dewan, karena itu dari hasil rekapitulasi berjenjang. Tidak ada batasan yang ditentukan untuk menjadi seorang DPRD karena per-rangkingan.
"Artinya kita tidak bisa memprediksi berapa jumlah yang menggunakan hak pilih, DPT yang menggunakan hak pilih, jumlah suara sahnya, dan kita juga belum bisa memprediksi dari masing-masing partai itu berapa perolehan suara sahnya, dan itu sifatnya perangkingan kursi," tandasnya. (pad)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: