RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Bupati Empat Lawang, Dr. H. Joncik Muhammad, menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan bukanlah hak pribadi, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.
Penegasan tersebut disampaikan Joncik Muhammad saat memberikan arahan pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025, yang digelar di Ruang Madani Setda Empat Lawang, Rabu (17/12).
Dalam arahannya, Joncik mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar benar-benar memahami makna jabatan yang diemban.
Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), ia menegaskan tanggung jawabnya memastikan roda birokrasi berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Jabatan ini bukan hak, tapi amanah. Tolong dijaga amanah itu sebaik-baiknya. Tadi saudara-saudara sudah berjanji, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh,” tegas Joncik.
BACA JUGA:Kapolres Empat Lawang Tegaskan Perang Terhadap Narkoba, Barang Bukti Inkracht Dimusnahkan di Kejari
BACA JUGA:Update Harga Infinix Terbaru Akhir 2025, Lengkap dari Entry-Level hingga Flagship Gaming
Ia juga menekankan bahwa jabatan pemerintahan telah diatur secara jelas melalui berbagai regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan bupati, hingga peraturan daerah.
Oleh karena itu, seluruh pejabat diminta bekerja secara profesional dan tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku.
Pada kesempatan tersebut, Joncik secara terbuka mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini jauh lebih sulit dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, ia bersyukur penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan stabil karena kekompakan seluruh jajaran.
“Alhamdulillah tidak ada kegamangan karena kita kompak. Kondisi tahun ini memang jauh lebih sulit dari tahun lalu,” ujarnya.
BACA JUGA:BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat dan Petir di Sejumlah Wilayah Indonesia Hari Ini
Menurutnya, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan.