RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Medan dan Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, pada Kamis malam (26/6/2025).
Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK menangkap enam orang yang diduga terlibat tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di wilayah Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.
“Benar, ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK pada Kamis malam. OTT ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan PUPR dan proyek reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (27/6/2025).
Enam orang yang diamankan langsung dibawa ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif.
BACA JUGA:Dapat Penghargaan Alumni Kehormatan, Bupati Joncik Muhammad Bangga Bertemu Praja IPDN Asal Sumsel
BACA JUGA:Jangkau 67 Ribu Desa, AgenBRILink Terus Perkuat Inklusi Keuangan di Indonesia
Namun, KPK belum mengumumkan identitas para pihak yang ditangkap maupun detail modus kasus yang sedang diselidiki.
“Saat ini mereka sudah dalam perjalanan ke Jakarta. Untuk pihak-pihak yang diamankan dan konstruksi perkara akan kami sampaikan dalam update selanjutnya,” imbuh Budi.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa OTT ini merupakan bagian dari agenda penindakan korupsi yang difokuskan pada daerah-daerah rawan penyimpangan anggaran pembangunan infrastruktur.
“Kegiatan OTT di Medan,” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Jumat (27/6/2025).
BACA JUGA:Kapolres Lubuk Linggau Anjangsana ke Purnawirawan, Wujud Kepedulian di HUT Bhayangkara ke-79
BACA JUGA:Belum Ada Pelantikan Kepala Sekolah di Lubuk Linggau, Ini Penjelasan BKPSDM
OTT di Medan dan Madina menjadi operasi tangkap tangan kedua yang dilakukan KPK sepanjang 2025.
Sebelumnya, pada Maret 2025, lembaga antirasuah juga melakukan OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
Meskipun KPK belum merinci aktor utama dalam kasus ini, publik menanti transparansi dan ketegasan KPK dalam menuntaskan dugaan korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara.