RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk aktif mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih).
Instruksi ini merupakan implementasi dari program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/5/2025), Tito menekankan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), dapat digunakan sebagai sumber pendanaan legal untuk mendirikan koperasi tersebut.
"Untuk menghapus keraguan di tingkat daerah, kami telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.3/2438/SJ tertanggal 7 Mei 2025.
BACA JUGA:Lapas Empat Lawang Gelar Razia Blok, Cegah Gangguan Kamtib dan Barang Terlarang
Surat ini memberikan dasar hukum yang jelas, termasuk penggunaan dana BTT untuk biaya administrasi dan jasa notaris,” ujar Tito.
Lebih lanjut, Tito mengingatkan bahwa pembentukan Kopdeskel Merah Putih merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Ia pun menegaskan bahwa gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala desa wajib menjalankan program ini. Jika tidak, sanksi administratif menanti.
“Bupati dan wali kota harus mengawal langsung. Mereka adalah pembina utama di daerah. Kalau kepala desa lalai, maka pimpinan di atasnya wajib bertindak,” katanya.
Senada dengan Tito, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 yang diteken pada 2 Mei 2025.
BACA JUGA:Wawako Pagar Alam Tinjau Seleksi PPPK Tahap 2 di Palembang, Beri Semangat Peserta
Satgas tersebut akan bekerja lintas sektor dan tingkat pemerintahan untuk memastikan target nasional pembentukan koperasi tercapai pada 12 Juli 2025.
“Kami berharap sinergi dari seluruh kepala daerah. Ini bukan hanya soal koperasi, tapi tentang membangkitkan ekonomi desa secara menyeluruh,” kata Zulkifli.