BACA JUGA:Fakta Baru Kasus PT Coffindo: Agunan Tak Sampai Rp50 Miliar, Harga Tanah & Rumah Diduga Dimarkup!
BACA JUGA:Tim Satgas PKH Lahat Berhasil Ambil Alih 647 Hektar Lahan Sawit Ilegal
3. Pengaturan Dispensasi Nama Siswa – Dispensasi nama siswa harus diajukan sebelum proses SPMB, bukan setelah penerimaan selesai.
4. Penyelesaian Masalah Double Shift – Solusi diperlukan agar sistem double shift tidak mengurangi efektivitas pembelajaran.
5. Penentuan Kuota Prestasi yang Adil – Pemisahan kuota prestasi akademik dan non-akademik harus lebih jelas untuk menghindari penyalahgunaan sertifikat.
6. Kejelasan Tes Kompetensi Akademik – Identifikasi pihak penyusun soal, pemeriksa jawaban, dan pengawas ujian harus dilakukan secara transparan.
7. Transparansi dalam Tes Kompetensi Akademik – Sekolah tanpa fasilitas komputer dapat memperbolehkan siswa menggunakan HP dengan pengawasan ketat.
BACA JUGA:Tim Satgas PKH Lahat Berhasil Ambil Alih 647 Hektar Lahan Sawit Ilegal
BACA JUGA:Gubernur Sumsel Herman Deru Ajak Warga Ogan Ilir Jaga Infrastruktur Jalan dan Jembatan
8. Penerimaan Siswa Difabel – Sekolah tidak boleh menolak siswa difabel. Ombudsman menyarankan pembentukan sekolah percontohan bagi mereka di setiap kabupaten.
9. Alokasi Kuota Secara Tepat – Jika ada kekurangan kuota dalam satu jalur, alokasi harus diprioritaskan ke jalur domisili, bukan dialihkan ke jalur prestasi.
10. Pengetatan Jalur Domisili – Proses verifikasi domisili harus lebih ketat untuk mencegah kecurangan dalam penerimaan siswa baru.
Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis, menegaskan pentingnya sosialisasi SPMB kepada masyarakat agar orang tua dan calon siswa memahami prosedur pendaftaran secara menyeluruh.
BACA JUGA:Bupati Lahat BZ Tinjau Irigasi di Tanjung Payang, Pastikan Pasokan Air Sawah Lancar
BACA JUGA:Gubernur Sumsel Herman Deru Resmikan Tiga Jembatan Strategis di Ogan Ilir
“Sosialisasi yang intens sangat diperlukan agar masyarakat tahu jalur masuk yang tersedia dan prosedurnya,” ujarnya.